JAKARTA, MENARA62.COM – Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI), meminta Pemerintahan Joko Widodo memprioritaskan anggaran negara untuk memaksimalkan upaya menghadapi pandemi Covid-19. Semua proyek infrastruktur harus dibatalkan termasuk menunda rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
“Menunda semua proyek infrastruktur, Ibukota baru serta menghentikan masuknya tenaga kerja asal China dan asing”, kata Prof. Dr. Jurnalis Uddin, PAK. Ketua Umum APPERTI, pada Seminar online Serial Covid-19 Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI), APPERTI dan Center for Public Policy Studies (CPPS), Jumat (24/4).
Dalam seminar dipandu Dr Taufan Maulamin,Direktur Pascasarjana Institut STIAMI yang diadakan secara daring tersebut mengambil topik “Menyoal Judicial Review PERPPU 1/2020 tentang COVID-19 dan Implikasi Penerimaan Pajak”.
Rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur lanjut Dr Jurnalis, tampaknya masih akan terus berlanjut. Ini antara lain dapat dilihat dari penyusunan rencana induk dan strategi pengembangan IKN atau master plan ibu kota baru itu, yang kini telah terdaftar dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPSE LKPP).
Dalam website tersebut, terlihat tender paket ibu kota baru ini didaftarkan tanggal 24 Maret 2020 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Adapun nilai tender atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tertera di sana, mencapai Rp85 miliar.
Prof. Jurnalis juga meminta pemerintah untuk secara cepat dan terintegrasi menangani penghentian sebaran dan dampak Covid-19 ini. Untuk membantu masyarakat selama masa krisis ini, ketua umum organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Indonesia ini, mengatakan pemerintah harus menjamin pengadaan kebutuhan pokok dan pangan nasional.
