IMM Menilai Perlunya Resolusi Kebangsaan Menuju Indonesia Yang Berdaulat

MEDAN, MENARA62.COM– Gerah dengan kondisi negara, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) memandang perlunya resolusi kebanggaan untuk menuju Indonesia yang berdaulat. Pandangan tersebut mencuat saat digelar Rakornas yang diikuti oleh perwakilan IMM dari hampir semua daerah yang ada di Indonesia di Gedung Asrama Haji, Medan, Sabtu (20/5/2017).

Dalam Rakornas tersebut, IMM menelorkan 22 pernyataan sikap yang akan segera disampaikan kepada pemerintah. Pernyataan sikap tersebut tidak hanya menyangkut persoalan ekonomi, tetapi juga masalah-masalah sosial politik yang terjadi di negeri ini.

Menurut Taufan Putrev Korompot, Ketua Umum DPP IMM, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Tetapi sangat ironis, kekayaan tersebut sebagian besar dikuasai oleh segelintir orang. Hasil kekayaan alam hanya yang semestinya dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, nyatanya hanya dinikmati segelitir orang melalui kekuatan modal serta aturan aturan yang menjerat melalui pasar bebas dan kompetisi modal besar asing.

Akibatnya, kesejahteraan yang didambakan seperti dalam amanat UUD 1945 hingga kini tak kunjung ada. Rakyat belum memiliki kedaulatan penuh baik secara ekonomi maupun politik.

Dalam rapat tersebut, sejumlah DPD IMM mengemukakan berbagai persoalan yang timbul di daerah masing-masing. Seperti DPD IMM Jatim menyampaikan pandangan bagaimana kebijakan pembangunan kini tak lagi pro rakyat. Misalnya kebijakan menaikan tarif dasar listrik, BBM dan bahan pokok.

Persoalan lain adalah  tindakan represif aparat Jatim terhadap rakyat terkait penolakan rencana pembangunan tambang emas oleh PT BSI di Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung Banyuwangi Jawatimur.

SelanjutnyaDPD IMM Aceh menyampaikan pandangan persoalan kebangsaan yang ada di propinsi Aceh dengan beragamnya eksploitasi alam yang tidak memihak rakyat. Misalnya PP No 5 Thn 2015 Tentang kawasan ekonomi (Kek Arun).  Juga masalah guru honorer serta buruh kontrak dan outsourcing yang tak kunjung selesai.

Kemudian DPD IMM Papua Barat dengan tagas menyatakan sikapnya terkait Saham Freeport Indonesia yang dijanjikan bahwa akan dinaikkan dan direalisasikan dengan adil sesuai janji Presiden Jokowi.  Para mahasiswa menagih janji saham freeport dikelola pemerintah Indonesia dengan ketentuan 60:40, 60% saham untuk Indonesia dan 40% untuk asing atau swasta.

Atas dasar berbagai masalah tersebut Rakornas DPP IMM Seluruh Indonesia pun menyatakan sikap sebagai berikut:

1. IMM Meneguhkan Komitmen menjaga persatuan dan keutuhan NKRI Berdasarkan Pancasila.
2. IMM Menolak perijinan Tambang Yang Merusak Alam danEkosistem dan keberlangsungan hidup bagi rakyat.
3. Menolak Eksplorasi Tambang Emas Tumpang Pitu Jawa Timur, Eksplorasi Agraria dan Industrialisasi Di Pati, Kendeng, Kendal Jawa tengah, karawang jawa barat serta yang ada di seluruh Indonesia.
4. IMM Menolak Politik Kontrak Karya (renegoisasi kontrak karya)
5. Cabut PP No 78 Tahun 2015 Tentang Politik Upah Murah
6. Tolak PP No 5 Thn 2015 tentang Kawasan Ekonomi (Kek Arun)
7.  Nasionalisasi aset aset strategis untuk rakyat
8. Berikan pendidikan, kesehatan geratis bagi rakyat ditanggung penuh oleh negara.
9. Berikan pemerataan aliran listrik murah keseluruhan plosok negeri.
10. Hentikan kekerasaan dan Konflik horizontal antar sesama rakyat di Indonesia
11. Hentikan kekerasan terhadap rakyat yang dilakukan aparatur negara.
12. Mengutuk segala bentuk tindakan Pengrusakan Alam di indonesia.
13. Menolak penghapusan pasal penodaan agama dalam peraturan perundang undangan.
14. IMM berkomitmen mengawal proses demokrasi yang jurdil (pilkadan serentak 2018 dan pilpres 2019).
15. Imm menolak kebijakan pemerintah menaikan tarif dasar Listrik, BBM, air dan kebutuhan pokok lain nya.
16. IMM menolak kebijkan reklamasi di berbagai daerah yang merugikan rakyat Indonesia
17. IMM Meminta pemerintah memastikan setabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi rakyat menjelang Ramadhan
18. IMM mendorong pemerintah agar mengatur media massa secara baik, sehingga terwujud media massa yg independent, mendidik dan mencerahkan
19. IMM Mendorong pemerintah konsep ekonomi kerakyatan dan menolak Liberalisasi ekonomi
20. IMM Menyatakan sikap untuk menolak segala kegiatan LBGT di Indonesia karena tdk sesuai dg Pancasila.
21. IMM Meminta Pemerintah Untuk mengambil sikap terhadap konflik laut cina selatan dan semenanjung kore utk upaya perdamaian dunia.
22. IMM menagih janji pemerintah untuk berperan penuh dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.