JAKARTA, MENARA62.COM – Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Data menunjukkan 83,7 persen atau sekitar 200 juta jiwa penduduk Indonesia adalah muslim.
Meski menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tetapi Indonesia hingga kini belum mampu menjadi pemain utama produk-produk berbasis halal. Salah satu indikatornya, nilai ekspor produk halal Indonesia secara global masih kalah dengan Brazil, Australia, India, Prancis dan China.
Sedang untuk impor produk halal, ternyata Indonesia menduduki peringkat pertama di atas Saudi Arabia dengan nilai total 169,7 miliar dolar AS.
“Ini menjadi anomali, mengapa negara dengan populasi muslim terbesar di dunia malah untuk ekspor produk halalnya tidak masuk 10 besar dunia,” kata Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Lukmanul Hakim pada media gathering yang digelar secara virtual, Senin (29/6/2020).
Berdasarkan Global Ekonomi Indeks 2019, Indonesia untuk makanan halal, kosmetik halal dan produk farmasi halal tidak masuk dalam 10 besar dunia. Sedangkan untuk travel halal masuk pada urusan ke-4, dan fesyen pada urusan ke-3.
Untuk mendorong Indonesia menjadi pemain utama industri halal dunia, menurut Lukman penting dilakukan upaya memperkuat isu halal sebagai kekuatan perdagangan.
“Jadi bagaimana pemerintah dan kita semua bersama-sama menggeser isu halal yang selama ini berkutat pada sertifikasi menjadi kekuatan perdagangan,” lanjut Lukman.
Hal senada juga dikemukakan Wakil Direktur LPPOM MUI Bidang Operasional dan Pengembangan Pelayanan, Sumunar Jati. Diakui hingga kini Indonesia masih menjadi negara nomor satu sebagai konsumen produk halal, bukan produsen.
“Ini menjadi tantangan menarik, karena regulasi yang ada sekarang baru Undang-Undang JPH (Jaminan Produk Halal) dan lucunya yang diperdebatkan adalah soal sertifikasi halal, padahal ini sudah berjalan baik. Harusnya hal yang kita dorong adalah pengembangan invasi produk halal,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menyadari potensi produk halal Indonesia yang sangat besar. Karenanya Presiden Joko Widodo telah meluncurkan master plan ekonomi dan sistem syariah di Indonesia.
Selain master plan tersebut juga dikembangkan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) yang berfungsi sebagai koordinator meskipun tidak bisa menjadi eksekusi. Dari enam sektor halal, Indonesia masih menonjol dalam fashion.
“Food, farmasi dan pariwisata kita masih tertinggal, artinya perlu ada regulasi yang bisa mendorong ke arah produsen halal dunia. Ini memang harus di semua level, Bank Indonesia juga menyadari hal ini karena kita tidak bisa selamanya menjadi importir, uang kita sudah terlalu banyak keluar,” tandasnya.
