JAKARTA, MENARA62.COM– Indonesia sering tidak diuntungkan dengan berbagai kasus lingkungan hidup. Ini terjadi akibat minimnya sumber daya manusia (SDM) yang menguasai hukum lingkungan.
“Dalam sengketa terkait masalah lingkungan, Indonesia sering dalam posisi tidak diuntungkan,” kata Prof Shawkat Alam, pakar Hukum Lingkungan Macquarie University belum lama ini.
Contoh paling mudah adalah pada kasus kebakaran hutan atau polusi tambang dan industri dengan pelaku perusahaan lokal maupun asing. Juga kasus kandasnya kapal pesiar Inggris MV Caledonian Sky di perairan Raja Ampat, Papua yang merusak ribuan hektar terumbu karang di zona utama yang tak kalah peliknya.
Pada kasus Raja Ampat, menurut Prof Shawkat, tanpa audit lingkungan sebelum dan sesudah kejadian, pihak Indonesia mungkin hanya akan mendapatkan uang kerohiman ala kadarnya dari pemilik kapal. Ini jelas tidak sebanding dengan rusaknya terumbu karang.
“Mengapa Indonesia sering kalah dalam kasus kerusakan lingkungan?” lanjutnya.
Menurut Prof Shawkat, negara berkembang seperti Indonesia sering dirugikan karena dalam sengketa, pihak lawan memiliki tim pengacara Hukum Lingkungan yang tangguh. Karena itu Indonesia membutuhkan banyak ahli untuk mengawal kepentingan bangsa sejak ditahap pembuatan perjanjian kerja sama dengan perusahaan besar, korporasi multinasional atau negara lain.
Prof Shawkat mengingatkan bahwa keahlian dibidang Hukum Lingkungan tidak hanya terbukti berperan melindungi alam dari pengrusakan, tetapi juga turut menentukan menang-kalah di kancah perdagangan antar negara. Sayangnya seperti halnya negara berkembang lainnya, Indonesia sangat kekurangan SDM dengan kualifikasi seperti ini.
Macquarie University diakui memiliki sejarah panjang dibidang perdagangan dan lingkungan, hukum laut, dan hukum lingkungan laut, hukum dan pengelolaan air, polusi dan kebijakan lingkungan, hukum adat dan pengelolaan sumber daya alam. Belum lama ini 25 staf LIPI menjalani pelatihan keamanan pangan melalui pengelolaan hutan yang efektif du Macquarie University.
“Kami mengundang pelajar Indonesia untuk memperdalam keahlian dibidang Hukum Lingkungan. Karena Indonesia ke depan pasti membutuhkan lebih banyak lagi pakar Hukum Lingkungan,” tutupnya.
