JAKARTA, MENARA62.COM – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Pendidikan Nasional Republik Prancis gelar kegiatan Joint Working Group (JWG), Jumat (20/9/2019). Kegiatan tersebut bertujuan memetakan bentuk-bentuk kerjasama yang potensial untuk diimplementasikan sesuai prioritas kedua Negara berdasarkan azas resiprokal.
“Kegiatan JWG menjadi kelanjutan dari penandatanganan memorandum saling pengertian antar dua kementerian dari dua Negara tersebut,” kata Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi.
Melalui forum JWG, kedua Negara ingin menguatkan kolaborasi dan kerjasama untuk mempersiapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Momentum ini juga menjadi kesmepatan berharga bagi pakar industry, pakar kebijakan pendidikan dan para pengambil keputusan untuk saling berbagi pengalaman.
Adapun area kerjasama, lanjut Didik, akan lebih difokuskan pada pengembangan program pendidikan vokasi, pendidikan anak usia dini (PAUD), pengembangan kurikulum, evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan inovasi pendidikan serta pendidikan bahasa nasional kedua Negara. Hasil dari JWG akan dirangkum dalam dokumen Rencana Aksi Bersama yang akan ditandatangani kedua Negara.
Menurut Didik, kerjasama dengan Prancis sangat penting dan strategis karena banyak hal yang telah dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan Prancis sejak dulu.
Seperti kita ketahui kita punya P4TK yang di dalamnya ada teknologi dan termasuk bahasa yang tentu ini sangat penting yang sudah kita lakukan kerja sama dengan kedua Negara,” lanjut Didik.
Dalam dua tahun terakhir, Indonesia-Prancis juga telah terlibat dalam partnership project terkait bahasa dan teknologi. Dimana pemerintah Prancis telah sepakat untuk membuat training centre bagi guru vokasi yang harapannya akan menjadi centre of excellent.
“Tahun lalu sudah dilakukan pengadaan peralatan dan kedepannya bisa dilakukan lebih lancar. targetnya 100 lebih peralatan khususnya di SMK. Ini akan kita bahas lebih detail, teknis, dan hal-hal apa saja yang akan dilakukan berikutnya,” jelas Didik.
Tidak hanya dibidang pendidikan vokasi, Indonesia juga belajar banyak dari Prancis yang kini sudah menerapkan pendidikan wajib sejak usia 3 tahun. Artinya PAUD sudah masuk dalam program wajib belajar anak-anak Prancis.
Meski wajib belajar 3 tahun, tetapi Prancis tetap melarang sekolah memberikan pelajaran Calistung pada anak usia dini. Calistung baru akan dikenalkan pada usia pra SD sekitar 6 tahun.
“Ini sedang kita galakkan. Karena itu Indonesia perlu belajar bagaimana penyelenggaraan pendidikan PAUD di Prancis,” tandas Didik.
Sementara itu, Director of the European and International Relations and Cooperation (DREIC) of the Ministry of National Education in France, Herve Tilly menjelaskan Prancis kini terus berupaya menghilangkan gap pendidikan antar siswa. Tidak ada siswa kelas 1 atau kelas 2, tidak ada anggapan bahwa mereka yang sekolah di SMK adalah siswa level 2. Atau siswa yang masuk SMA lebih pintar dari siswa SMK.
“Kami ingin perbaiki rangking PISA, karena Prancis selama ini belum memperhitungkan itu,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan alasan mengapa Prancis mewajibkan anak-anak sekolah pada usia 3 tahun. Satu diantaranya adalah pandangan pemerintah bahwa sekolah memiliki peran sangat besar untuk mendidik anak dan membentuk karakter anak.
“Jadi kami ingin semua anak-anak bisa mendapatkan pendidikan, bisa menikmati layanan sekolah sejak usia masih dini,” lanjut Herve.
Meski demikian, Prancis tak akan segan untuk belajar dari pemerintah Indonesia terkait penyelenggaraan PAUD maupun pendidikan vokasi. Intinya, kerjasama dua Negara harus saling memberikan masukan untuk kemajuan pendidikan Indonesia dan Prancis.
 bersama Kementerian Pendidikan Nasional Republik Prancis gelar kegiatan Joint Working Group (JWG)){kind=link}