JAKARTA, MENARA62.COM – Irwan Iden Gobel dilantik menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia (The Indonesian Catering Association) atau APJI periode 2019-2023. Pelantikan dilakukan oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf di Ballroom Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (19/3/2019).
Pelantikan Irwan sebagai Ketua Umum DPP APJI tersebut berdasarkan Surat Keputusan No. 003/SK/DPP-PPJI/III/2019. Turut dilantik pula Sekretaris Jenderal Afrinaldi, Wakil Sekretaris I Tata Indra Yatna, Wakil Sekretaris II Budi Syahmenan, Wakil Sekretaris III Rr Ayu Dian Martani, Bendahara Umum Minerva Taran dan Wakil Bendahara Umum Ika Prasanti.
Dalam kepengurusan APJI ini duduk sebagai Dewan Penasehat Asman Abnur (mantan Men PANRB), Soelasmiati Soepardan, Sjambudiarti Amir, Niniek Puspa, Indra Gobel dan Rosita Dodi. Sedang Dewan Kehormatan ditetapkan RA Hj Ning Sudjito.
Para pengurus DPP APJI tersebut merupakan hasil Musyawarah Nasional III APJI yang diselenggarakan pada tanggal 19-21 Februari 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta.
Dalam sambutannya Triawan Munaf meminta agar APJI dibawah kepemimpinan Irwan membuat gebrakan terkait kuliner Indonesia. Terutama masalah standardisasi produk kuliner dan kebersihannya.
“Kuliner adalah produk pangan dan Indonesia dikenal sebagai juara kuliner,” kata Triawan dalam sambutannya.
Menurutnya identifikasi produk kuliner sangat penting. Meski untuk identifikasi menu kuliner Indonesia tidak mudah. Mengingat pertumbuhan industry kuliner sangat pesat.
Ia mencontohkan soal soto. Tiga tahun lalu, jenis soto hanya ada sekitar 60-an. Tetapi saat ini ada sekitar 200-an jenis soto. Belum termasuk nama-nama produk kuliner lain seperti gado-gado, sate, pecel dan lainnya.
Triawan mengakui bahwa sektor kuliner merupakan ketiga terbesar sektor ekonomi kreatif dalam hal sumbangan pada PDB nasional. Potensinya masih sangat besar dan itu membutuhkan kreativitas para pengusaha industri kuliner.
Selain Triawan Munaf, hadir dalam pelantikan tersebut antara lain Asman Abnur (mantan Men PANRB), Taufik Mustofa (Kadin Indonesia), Eni Rukawini (Kemenko PMK), Oneng Setya Harini (Kementerian Pariwisata), Sukiyo (kementerian Ketenagakerjaan), Steven Aritonang (Kementerian Koperasi dan UKM), Doddy (Kemenkes), Rini Widianti (Kemen PANRB) dan Wisto Prihadi (Dirut BRI Finance).
Pada kesempatan tersebut, Irwan sekaligus mengumumkan penggantian nama APJI menjadi Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI). Penggantian nama tersebut berdasarkan UU No.16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no.2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI no. 3 tahun 2016 tentang Tata Cara pengajuan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar Perkumpulan.
Irwan mengatakan perubahan nama merupakan hasil Keputusan Musyawarah Nasional Khusus 2-3 Maret 2019 di Wisma Basoka Raya Jakarta.
Usai dilantik, Irwan kepada awak media menuturkan sejumlah program kerja APJI atau PPJI kepengurusan periode 2019-2024.
“Program kerja kami untuk jangka pendek adalah kita akan kerjasama dengan Bekraf untuk membenahi industry kuliner dalam negeri,” kata Irwan.
Selain itu, PPJI juga akan lakukan standardisasi produk kuliner agar bisa go nasional bahkan go internasional. Masalah kebersihan akan mendapatkan penekanan mengingat produk kuliner tidak hanya berkaitan dengan cita rasa tetapi juga citra.
Irwan juga berjanji akan memperbanyak kegiatan pelatihan, kegiatan edukasi dan kegiatan promosi produk kuliner baik skala local, nasional bahkan internasional. Kegiatan tersebut akan menggandeng Pemda melalui dinas kesehatan, dinas pariwisata, dinas perdagangan dan perindustrian serta instansi terkait lainnya.
Menurut Irwan, promosi menjadi kunci penting untuk membawa produk kuliner Indonesia menuju peringkat pertama produk kreatif Indonesia dengan sumbangan terbesar PDB.
Program lain yang tidak kalah pentingnya adalah membentuk Dewan Pimpinan Daerah di 10 propinsi. Pembentukan DPD ini untuk melengkapi kepengurusan DPD yang saat ini berjumlah 24 propinsi.
BACA JUGA:
 atau APJI periode 2019-2023.){kind=link}