JAKARTA, MENARA62.COM–Isu pemerataan jadi tema rembuk nasonal pendidikan dan kebudayaan 2017.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2017 pada tanggal 25 s.d 27 Januari 2017, di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbud, Sawangan, Depok, Jawa Barat.
Pada tahun ini, RNPK mengangkat tema “Bersama Membangun Pendidikan dan Kebudayaan yang Merata, Berkeadilan, dan Berkualitas”. Tema tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada rapat kabinet awal Januari lalu, yang menekankan bahwa pemerataan akan menjadi bidikan pemerintah sejak awal tahun 2017.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (Biro PKLN) Kemendikbud, Suharti mengatakan, salah satu pokok pembahasan yang akan didiskusikan dalam RNPK 2017 adalah tentang pemerataan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia.
“Jadi bagaimana memastikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan bisa dilakukan dengan merata. Kita ingin semua anak Indonesia di mana saja dengan latar belakang bisa mengakses pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas,” ujar Suharti.
Melibatkan Masyarakat
Ia juga menuturkan, pembangunan pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dilaksanakan oleh Kemendikbud saja, melainkan juga harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Untuk itulah pada setiap RNPK, Kemendikbud mengundang pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan dari berbagai unsur. Pemangku kepentingan tersebut berasal dari unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, pemerhati pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi, hingga komunitas pendidikan.
“Kita berkumpul untuk bersama-sama memikirkan bagaimana pendidikan dan kebudayaan akan dibangun selanjutnya. Kita ingin semua terlibat dalam membangun pendidikan dan kebudayaan agar jadi lebih baik lagi, jadi tidak hanya orang pusat yang berbicara,” kata Suharti.
Diskusi para peserta RNPK 2017 nanti akan dibagi menjadi sembilan komisi. Setiap komisi terdiri dari perwakilan pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga masyarakat dan elemen lain yang secara detil akan membahas topik yang berbeda di tiap komisi. Beberapa topik yang dibahas dalam komisi tertentu antara lain ujian nasional (UN), pendidikan vokasi, pendidikan karakter, dan pembagian wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam urusan pendidikan.
Suharti mengatakan, selain diskusi komisi, peserta RNPK 2017 juga akan mengikuti sidang pleno yang menghadirkan narasumber nasional. “Ada Menko Puan Maharani (Kemenko PMK) yang akan mengisi sesi pengembangan karakter dan revolusi mental. Lalu Sofyan Wanandi (pengusaha), yang akan membahas tentang membangun pendidikan yang sinergi dengan industri. Ada juga narasumber dari pemerintah daerah yaitu Bupati Mamuju, karena di sana pelaksanaan Program Indonesia Pintar berjalan dengan sangat baik,” ujarnya.
