MAKASSAR, MENARA62.COM– Komitmen pemerintah daerah Kota Makassar terhadap perempuan dan anak dinilai sangat baik. Berdasarkan data rekap seluruh pelayanan dan jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A Kota Makassar, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bisa diatasi cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Misalnya untuk pada 2015 tercatat ada 1.025 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani, kemudian meningkat menjadi 1.172 kasus pada 2016. Sementara periode Januari – Maret 2017 sebanyak 64 kasus. Kategori kekerasan yang terjadi bermacam-macam, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran hingga trafficking, baik terhadap perempuan maupun anak
“Kami berupaya memberikan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semaksimal mungkin,” papar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Makassar, Andi Tenri Apalallo, Sabtu (22/04/2017).
Atas komitmen yang baik tersebut tahun ini, Kementerian PP & PA menyelenggarakan kegiatan Jelajah 3Ends di kota Makassar. Sebelumnya kegiatan ini sukses diselenggarakan di Kota Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Belitung, dan Kota Bandung, pada 2016 lalu.
Jelajah 3Ends memiliki fokus pada 3 hal, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang, dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan.
Andi Tenri mengakui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Makassar memang mengalami peningkatan disebabkan saat ini masyarakat sudah berani melaporkan kekerasan yang mereka alami dan upaya aktif pihaknya yang melakukan penjangkauan langsung ke Unit PPA Polres Kota Makassar.
Selain melakukan penjangkauan langsung ke unit khusus kepolisian, Dinas PPPA juga memaksimalkan peran lembaga P2TP2A. P2TP2A Kota Makassar mempunyai rumah aman (shelter) warga berbasis masyarakat yang digunakan untuk penampungan atau penitipan sementara korban perempuan dan anak. Rumah aman milik P2TP2A Kota Makassar ini tidak hanya digunakan untuk penampungan atau penitipan perempuan dan anak yang merupakan warga Kota Makassar, tetapi juga warga lintas kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia.
“Saat ini shelter warga berbasis masyarakat yang kami miliki berjumlah 10 yang tersebar di 10 kelurahan. Kami berharap seluruh kelurahan di Kota Makassar akan memiliki shelter serupa,” tandasnya.
Dinas PPPA juga akan meluncurkan program Jagai Ana’ta, yakni seluruh masyarakat dihimbau untuk memiliki kepedulian terhadap anak-anak yang ada di sekitarnya. Dengan jargon “semua anak, anak kita” diharapkan dapat meminimalisasi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar,” tambah Andi Tenri.
