JAKARTA, MENARA62.COM – Indonesia memiliki skema single-payer asuransi kesehatan terbesar di dunia. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla dalam pidato pada High Level Meeting on Univeral Health Coverage Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di Kantor PBB di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 23 September 2019.
Wapres RI menjelaskan bahwa sejak diluncurkan pada tahun 2014, UHC di Indonesia telah berkembang maju secara signifikan.
“Meskipun baru 5 tahun diterapkan, saat ini Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia berkembang maju dan telah menjangkau 223 juta orang atau 83,9% dari total penduduk Indonesia,” kata Wapres RI dikutip dari laman sehatnegeriku, Rabu (25/9/2019).
Dengan cakupan tersebut maka Indonesia menjadi negara yang menerapkan UHC dengan skema single-payer asuransi kesehatan terbesar di dunia.
Lebih lanjut Wapres RI menjelaskan bahwa program JKN didukung oleh lebih dari 25 ribu penyedia layanan kesehatan terdaftar dan terintegrasi ke dalam sistem kesehatan nasional.
Wapres RI menegaskan, UHC di Indonesia ini telah sejalan dengan target “triple billion” WHO dan upaya pencapaian SDGs 2030.
Meski demikian Wapres JK juga menyadari bahwa perbaikan sistem masih diperlukan untuk tercapainya Cakupan Kesehatan Semesta sehingga tidak ada satu orang pun yang terabaikan. Dalam kaitan itu, pemerintah akan terus meningkatkan upaya untuk memperluas kepesertaan JKN sehingga menjangkau seluruh rakyat Indonesia.
“Selain itu diperlukan pula dukungan manajemen dan anggaran yang berkelanjutan, serta peningkatan program kesehatan promotif dan preventif,” lanjut JK
Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, SpM(K), dan Delegasi RI yang juga berpartisipasi pada 2 Panel Diskusi High Level Meeting on Univeral Health Coverage menjelaskan bahwa UHC di Indonesia telah memberikan dampak positif bagi pendorong keberhasilan pembangunan yang inklusif, membangun keadilan dan kesejahteraan.
Selain itu Indonesia juga telah mengembangkan skema Public Private Partnership (PPP) dalam mendukung pelaksanaan UHC. Melalui kemitraan multi-sektor dan multi-pemangku kepentingan, diharapkan dukungan akses dan pembiayaan UHC akan terus berkelanjutan.
Pertemuan UNGA HLM on UHC merupakan pertemuan dalam rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-74 yang dihadiri oleh para kepala negara atau kepala pemerintahan anggota PBB membahas mengenai perkembangan UHC di dunia. Pertemuan menghasilkan “Political Declaration of the High-level Meeting on Universal Health Coverage: Moving Together to Build a Healthier World” yang pada pokoknya menegaskan kembali komitmen negara-negara untuk mencapai UHC sesuai dengan target SDGs pada tahun 2030.
Delegasi Indonesia dalam pertemuan UN HLM on UHC ini dipimpin oleh Wapres RI dengan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri Kesehatan RI serta anggota Delegasi RI terdiri dari Kemenkes, Kemenlu, Kemen PPN/Bappenas dan PTRI New York.
