JAKARTA, MENARA62.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serius untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Pasalnya Indonesia masih tertinggal dengan negara tetangga terkait dengan kelengkapan dan ketersediaan infrastruktur yang memadai.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, mengatakan dari laporan The Global Competitiveness Index 4.0 Tahun 2019, infrastruktur Indonesia berada pada ranking 50 dari total 141 negara. Bahkan Indonesia berada pada posisi 5 di ASEAN di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih harus terus mengejar ketertinggalan infrastruktur.
“Kehadiran infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, prasarana sumber daya air dan prasarana permukiman dapat menjadi katalisator sektor-sektor lain seperti pertanian, perindustrian, pariwisata, bahkan pertahanan dan keamanan. Demikian strategisnya peran infrastruktur, sehingga menjadi salah satu prioritas utama dalam program kerja pemerintah saat ini,” jelas Zainal dalam paparannya pada acara media gathering KemenPUPR di Bogor, belum lama ini.
Dijelaskannya bahwa tahun 2022 ini Kementerian PUPR mendapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp100,6 triliun. Program pembangunan Kementerian PUPR masih difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun.
Sementara itu di tahun 2021 lalu, pihaknya telah berhasil menyelesaikan pembangunan 13 bendungan. Di bidang konektivitas, menuntaskan pembangunan dan mengoperasikan 123 km jalan tol. Dengan demikian total panjang jalan tol operasional di Indonesia sampai dengan Tahun 2021 menjadi 2.457,5 km.
Selanjutnya di bidang permukiman Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan 2 ribu liter/ detik SPAM untuk sekitar 1 juta sambungan rumah antara lain SPAM Regional Umbulan dan Dorolis. Kemudian di bidang perumahan yakni pembangunan 7 ribu unit rumah susun, 3.300 unit rumah khusus dan 127 ribu unit rumah swadaya.
“Kami juga terus melaksanakan program Padat Karya Tunai (PKT) melalui 20 kegiatan dengan total penerima manfaat sebesar 1,8 juta pekerja,” imbuhnya.
Hingga 2024 Terapkan Konsep OPOR
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah melanjutkan, dalam dua tahun kedepan hingga tahun 2024, KemenPUPR berfokus pada “OPOR” yang merupakan singkatan dari Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi. Optimalisasi merujuk pada evaluasi dan inventarisasi terhadap pekerjaan yang sudah dapat dimanfaatkan. Optimalisasi juga berarti meneruskan pembangunan yang telah jadi namun belum bermanfaat sehingga perlu diberikan interfensi.
Selanjutnya, pemeliharaan juga turut menjadi prioritas agar pekerjaan yang telah selesai dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Operasi ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan dapat dioperasikan secara maksimal, serta upaya rehabilitasi agar seluruh infrastruktur yang telah dibangun dapat berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal pembangunan infrastruktur baru akan dilakukan secara selektif guna meminimalisasi pekerjaan yang tidak dapat rampung hingga batas waktu tahun 2024. Oleh sebab itu, lanjut dia, KemenPUPR sangat menekankan pada pekerjaan yang bersifat “OPOR”.
