SOLO, MENARA62.COM – Skenario pemerintah untuk menuju tahap kenormalan baru dan kembali produktif di tengah pandemi Covid-19 perlu dicermati secara serius, terutama di sektor pendidikan. Untuk mengantisipasi tahap kenormalan baru tersebut, SD Muhammadiyah PK Kottabarat Solo menyelenggarakan Kajian Daring Komprehensif #Seri 1 dengan tema “Kesiapan Sekolah dalam Menghadapi Tatanan Kehidupan Baru dari Perspektif Pendidikan”, Sabtu (30/5/2020).
Kajian daring melalui Zoom Cloud Meetings tersebut menghadirkan narasumber dr. Tonang Dwi Ardyanto, SpPK. Ph.D., Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian RS UNS), dan diikuti oleh pendidik, tenaga kependidikan, serta perwakilan komite tiap kelas. Selain itu, kajian ini juga disiarkan secara langsung melalui channel YouTube SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta.
Dalam paparan awal, dr. Tonang menyampaikan enam syarat penerapan kenormalan baru menurut WHO, meliputi pertama, kemampuan untuk mengendalikan penularan. Kedua, sistem kesehatan mampu mendeteksi, mengetes, mengisolasi, dan melakukan pelacakan kontak terhadap semua kasus positif. Ketiga, meminimalisasi risiko wabah khususnya di fasilitas kesehatan dan panti jompo. Keempat, sekolah, kantor, dan lokasi penting lainnya bisa dan telah menerapkan upaya pencegahan. Kelima, risiko kasus impor bisa ditangani. Keenam, komunitas masyarakat sudah benar-benar teredukasi, terlibat, dan diperkuat untuk hidup dalam kondisi kenormalan yang baru.
Melihat kondisi saat ini, ia menyarankan perlu pengkajian yang mendalam terkait akan diberlakukannya kenormalan baru. “Data yang dihimpun oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDAI) menunjukkan kasus Covid-19 yang menimpa anak tidak terlalu signifikan karena selama ini anak-anak relatif aman tinggal di rumah dan mengurangi aktivitas di tempat umum,” ungkapnya.
Ia khawatir jika sekolah kembali dibuka padahal sarana prasarana serta protokol kesehatan belum memadai justru akan membahayakan jiwa anak-anak. “Daya dukung dari pemerintah daerah sangat penting apabila sekolah benar-benar akan dibuka kembali, terutama sarana transportasi yang semua itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan sehingga perlu kajian mendalam,” imbuhnya.
Dokter sekaligus juru bicara RS UNS ini juga menyampaikan duapuluh poin panduan umum pelaksanaan pola sekolah baru yang harus disiapkan oleh sekolah bekerjasama dengan pihak terkait. “Poin yang cukup krusial adalah saat antar jemput karena bisa jadi saat di lingkungan sekolah semuanya sesuai protokol, tetapi saat perjalanan tersebut juga perlu mendapatkan perhatian,” jelasnya.
Pada sesi Tanya jawab, salah satu perwakilan komite kelas III, Nanik Isnan menanyakan cara menjelaskan kepada anak-anak tentang konsep physical distancing dan social distancing. “Terus terang kami agak kesulitan bagaimana cara menjelaskan kepada anak-anak terkait physical distancing dan social distancing, padahal mereka juga butuh berosialisasi dengan teman-temannya’” ungkapnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut dr. Tonang menyarankan untuk menyampaikan informasi kepada anak-anak dengan jelas. “Ada beberapa alat komunikasi, edukasi, dan informasi yang bisa digunakan, silakan bisa bekerjasama dengan pihak sekolah untuk bisa menyediakan alat peraga tersebut sehingga anak-anak bisa lebih mudah memahami,” tegasnya.
Muhamad Arifin, Wakasek Kesiswaan dan Humas SD Muhammadiyah PK Kottabarat Solo mengungkapkan bahwa kajian daring komprehensif ini rencananya akan berlanjut dengan tema-tema yang relevan untuk persiapan sekolah dalam menghadapi kenormalan baru. “Kajian akan kami buat empat seri dalam waktu kurang lebih dua pekan ke depan dengan menghadirkan para pakar dari berbagai latar belakang keilmuan, yaitu psikologi, sosiologi, ekonomi, dan pembelajaran daring.
Ia menambahkan bahwa kajian ini akan menjadi rekomendasi penting bagi sekolah dalam membuat kebijakan ke depan. “Hasil diskusi dengan para pakar dan perwakilan orang tua siswa ini akan kami tindak lanjuti di level pimpinan sekolah untuk merumuskan panduan tatanan kehidupan baru bagi sekolah,” imbuhnya.
Pada akhir diskusi, dr. Tonang menyampaikan rekomendasi apabila sekolah akan kembali melakukan aktivitas belajar mengajar, yaitu pertama protokol kesehatan berlaku menyeluruh ke semua orang. Kedua, bersifat parsial wilayah dan parsial sektoral dengan melihat data dan peta persebaran. Ketiga, berbagi tanggung jawab antara sekolah, orang tua dan masyarakat sejak berangkat dari rumah, di sekolah, sampai pulang lagi. Keempat, ada pentahapan, sambil evaluasi dengan criteria yang jelas dan transparan. Kelima, perpaduan antara kebijakan berbasis data dan kearifan lokal.
