JAKARTA, MENARA62.COM — Kestabilan harga pangan di Jakarta, terutama menjelang Ramadhan, jadi pembanding kualita pimpinan nasional. Anggota komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin mengingatkan kepada pemerintah, hingga saat ini dari sejak kepemimpinan orde baru, harga pangan menjelang puasa dan lebaran selalu bergejolak.
Janji Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta yang akan memberikan jaminan harga pangan stabil, pada saat bulan Ramadhan di seluruh wilayah Jakarta akan menjadi bukti kelayakan siapa sesungguhnya yang layak memimpin negeri ini.
Rapat yang digelar penguasa Jakarta Bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memberikan Analisa angka inflasi triwulan pertama 2018 sebesar 3,23%. Angka inflasi di Jakarta ini diklaim pemda setempat masih lebih rendah dari angka inflasi nasional sebesar 3,40%.
“Kemampuan manajerial pimpinan Jakarta dalam mengelola pangan, mulai manajemen stok, distribusi yang pada akhirnya pengendalian harga merupakan ajang pembuktian bagaimana mengelola masyarakat. Pimpinan Jakarta saat ini yang bukan tangan Panjang pimpinan nasional, menjadi ajang pembuktian, siapa yang layak memimpin negeri ini”, urai Politisi PKS ini.
Akmal yang merupakan legislator DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini mengatakan, hingga saat ini, di beberapa wilayah Indonesia, tingginya harga pangan sudah mulai terasa. Bulan Sya’ban yang merupakan bulan terakhir sebelum mamasuki bulan Ramadhan telah memicu tingginya harga pangan di negeri ini. Kondisi ini merupakan tantangan seluruh jenjang regulator untuk mengendalikan harga pangan terutama pangan pokok, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah darah Kabupaten atau Kota.
Anggota Badan Anggaran DPR ini menyatakan, ia tidak pernah absen setiap tahun untuk memberi masukan dan peringatan kepada pemerintah untuk mengendalikan harga pangan yang selalu bergejolak menjelang puasa dan lebaran. Namun upaya pemerintah dalam mengendalikan harga pangan hampir tidak pernah memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Di beberapa daerah kementerian perdagangan menggelar operasi pasar untuk penetrasi harga, namun tidak memberikan solusi menyeluruh karena kegiatan ini tidak merata seluruh Indonesia.
“Gelar operasi pasar ini terkesan hanya sample daerah saja untuk dijadikan obyek dokumentasi dan informasi media seolah pemerintah telah bekerja. Namun pada kenyataannya, banyak wilayah yang merasakan gejolak harga pangan tinggi. Ini menunjukkan ada yang keliru dalam membuat kebijakan,” ujar Akmal.
