JAKARTA, MENARA62.COM – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Julie Sutrisno Laiskodat mengakui, saat ini angka stunting di Provinsi NTT masih sangat tinggi dan memperngaruhi kualitas SDM nantinya.
“Kita tahu bahwa stunting dan gizi buruk itu mempengaruhi kecerdasan seseorang. Dengan demikian, kami PKK lebih fokus dan berkomitmen bagaimana mencegahnya supaya kasus stunting dan gizi buruk tidak mengalami kenaikan”, ucap Julie dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/20).
Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT menemui Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo ini dalam rangka percepatan penurunan stunting di NTT. Menurut Juli, NTT butuh SDM untuk menaikkan standar, walaupun alamnya luar biasa, kelemahan SDM NTT dibidang pendidikan dan kesehatan.
“Saya mempunyai program yang sudah berjalan 3 tahun. PKK juga sudah adakan 2 tahun berturut-turut itu adalah menu untuk sarapan bersama mulai dari tingkat PAUD, SD di seluruh Desa. Model ini juga sampai ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Itu selama 2 tahun dan itu bagus, gizinya dan perkembangannya untuk mencegah stunting baru,” imbuh Julie.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyambut baik komitmen TP PKK NTT dalam rangka percepatan penurunan stunting. “Kita ini betul-betul membutuhkan PKK, dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 yang saya usulkan ke Pak Presiden bahwa harus ada Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk mencari solusi. Unsur PKK, Bidan dan ada penyuluh KB ini istilahnya 3 serangkai yang ada di desa,” sebut Hasto.
Hasto mengatakan BKKBN perlu menggandeng PKK untuk menggerakkan semua tim percepatan penurunan stunting baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.
“Sekarang ini yang sudah kita siapkan yaitu regulasi, Pak Gubernur menjadi ketua pengarah. Kemudian di dalam regulasi itu, Pak Wakil Gubernur menjadi ketua pelaksana, namun kebijakan full ada di Pak Gubernur. Ibu PKK menjadi salah satu unsur ketua disini, kemudian Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT saya bisa jadikan sekretaris tim itu”, tambahnya.
Kemudian Hasto juga menyebutkan, NTT memerlukan special treatment dalam menurunkan angka stunting karena memang kondisinya agak berbeda.
“Sebetulnya pelayanan KB nya, masyarakat itu sangat welcome. Jadi untuk dorongan, anggaran sudah kami taruh di Kabupaten dan Kota di Dinas KB nya. Untuk memudahkan pelayanan, sekarang ini kan alat kontrasepsi, baik susuk maupun IUD dan yang lainnya mau berapa pun kita cukupi. PKK ini ditetapkan sebagai unsur ketua tim percepatan penurunan stunting,” terang dokter Hasto.
