Oleh : Ace Somantri
BANDUNG, MENARA62.COM – Riuh gemuruh suara mahasiswa berorasi dan bersuara berkata yel-yel gerakan perubahan. Kala itu tahun 1998, pelopor dan tokoh intelektual yang saat itu menjadi motivator gerakan moral kebangsaan yaitu saudara Amien Rais. Lantang bicara di berbagai forum besar kelompok pemuda dan mahasiswa, bahwa reformasi tidak dapat ditawar. Diskusi dari pojok-pojok kelompok mahasiswa dan pemuda mengeliat, isu-isu dikaji dengan berbagai multi pendekatan dilihat dari sudut perspektif sosial dan politik kebangsaan. Berbagai peristiwa politik, hukum, pendidikan, keamanan dan budaya dan juga hal lain menyangkut hajat hidup bangsa dan negara Indonesia. Hasil kajian mengerucut pada kepemimpinan negeri, saat itu bermuara kekuasaan orde baru yang dianggap terlalu lama memimpin. Berulang kali pemilihan umum, sejak tumbangnya rezim orde lama pada akhirnya membentuk rezim orde baru.
Gelombang diskusi kecil di pojok-pojok sekretariat pergerakan aliansi pemuda dan mahasiswa mengarahkan kepada tindakan gerakan aksi kontrol sosial, tidak lama gelembung kecil aksi demontrasi turun ke jalan menyuarakan hasil kajian untuk disampaikan kepada publik dan pejabat publik yang segera merespon untuk memperbaiki bangsa yang sudah masuk titik terendah. Regenerasi kepemimpinan negeri tidak terjadi, konsekuensinya banyak kebijakan tertuju pada tindakan kebijakan yang diskriminasi dan persekusi. Setiap aksi demontrasi selalu dihadapkan dengan angkatan bersenjata yang tergabung dalam ABRI kala itu. Termasuk di dalamnya bukan hanya tentara, melainkan polisi. Terkenal sekali saat itu dengan namanya Dwifungsi ABRI yang dalam perjalanannya banyak tindakan represif antagonistik kepada sesama anak bangsa. Tindakan represif ABRI saat itu sering memposisikan sebaga pengamanan yang “diperalat” oleh kekuasaan serta berusaha keras dijauhkan dari tindakan yang tidak dibenarkan dalam konstitusi dan moral demokrasi.
Tahun 1998 menjadi momentum yang berharga bagi para pejuang pergerakan, runtuhnya rezim orde baru tonggak sejarah arah baru perjuangan Indonesia. Reformasi sebagai gerakan perubahan bangsa, lokomotifnya tokoh yang cukup berani ambil resiko. Namun, kehendak rakyat saat itu berbarengan sehingga suporting menuju gerakan reformasi menggelinding bak bola salju terus membesar dan akhirmya sampai pada puncak pengunduran diri Presiden Soeharto. Alasan yang paling kuat tuntutan rakyat pada gerakan reformasi yang paling dominan dibicarakan di antaranya dihapusnya Dwi Fungsi ABRI. Cucuran keringat dan darah saat berlangsungnya aksi gerakan reformasi membuahkan hasil, yaitu mundurnya sang Presiden RI yang cukup lama memimpin hingga 32 tahun lamanya. Terpaksa dan dipaksa mundur saat itu benar-benar gerakan moral untuk sebuah perubahan bangsa menjadi lebih baik, terlepas dari banyak opini yang menyampaikan bahwa gerakan reformasi 1998 ada yang menyiasati dengan skenario dibuat jauh-jauh hari sebelum aksi turun ke jalan. Yang penting saat itu para penggerak perubahan sebagian besar tulus dan murni untuk sebuah gerakan moral perbaikan bangsa dan negara lebih baik.
Berbagai elemen bangsa, baik itu komunitas mahasiswa, pemuda, akademisi, buruh, tani dan nelayan bersuara sama gerakan moral untuk perbaikan bangsa. Kalaulah saat ini banyak tokoh-tokoh pergerakan masih hidup dan menjadi saksi sejarah, saat itu statusnya banyak yang masih sebagai mahasiswa dan pemuda yang memiliki idealisme dan moralitas cukup baik dan berani berhadapan dengan kekuatan penguasa negara kala itu. Pengorbanan jiwa dan raga dianggap sebagai bagian dari pengorbanan sebuah perubahan, hingga ada beberapa mahasiswa yang tewas meregang nyawa karena tembusnya peluru tembaga bersarang dalam tubuh mungil para pejuang reformasi. Isak tangis keluarga dan handai taulan tak terbendung merasa sedih dan iba, keberingasan ABRI saat itu mempertontonkan refresifitas yang tidak beradab dengan dalih Dwi Fungsi yang tidak tepat. Berharap pengorbanan jiwa, raga dan harta tidak sia-sia dalam membangun bangsa dan negara ini. Orde reformasi lahir benar benar gerakan murni untuk sebuah perubahan bangsa dan negara menjadi negara demokrasi yang adil dan beradab.
Sayang seribu kali sayang, kala melihat beberapa periode pasca gerakan reformasi yang awalnya ada secercah harapan peningkatan kualitas demokrasi dari tahun ke tahun sepertinya bukan semakin membaik, malah justru terindikasi ada pembajakan dan perampokan tujuan dan cita-cita reformasi yang sebenarnya. Dwi Fungsi ABRI hilang, demokrasi kepemimpinan realatif berjalan selalu ada regenerasi, konstitusi negeri sedikit membaik. Namun, harapan itu beberapa tahun belakangan seolah ada kelesuan harapan dan cita-cita reformasi yang tidak terasa lama-lama menghilang ditelan masa. Selain hal di atas, sejak terpisahnya Polri dan Tentara (ABRI) ada hal yang tersisa yang menempel dalam tubuh Polri, yaitu sisa-sisa sifat dan karakter perilaku refresif terhadap rakyat, baik dalam menghadapi aksi demonstrasi atau pengamanan lainnya yang sering berujung tindakan kekerasan yang brutal hingga menelan korban nyawa. Kiranya ini penting dievaluasi oleh pihak yang berwenang dan independensinya yang terjaga dan terpercaya terkait dengan fungsi dan peran Polri dalam menjalankan tugasnya.
Yang menggelitik dan sedikit ingin tertawa lepas, para pelaku sejarah gerakan reformasi 1998 banyak yang sudah menikmati kue kekuasaan hingga banyak yang lupa agenda yang pernah disuarakan olehnya. Begitulah sifat umum manusia, saat berjuang seolah paling benar untuk perubahan yang lebih baik namun saat diberikan ruang kesempatan kekuasaan jadi lupa daratan. Boleh dan sah saja, saat ini banyak pejuang reformasi yang mengembangkan diri dalam dunia politik dari mulai bersemai hingga memetik hasilnya menjadi birokrat eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Ada juga yang kembali meniti karir di kampus menjadi akademisi yang terus mengedukasi generasi, tidak ketinggalan menjadi pegusaha atau pembisnis yang sukses. Itu semua buah hasil dari perjuangan pada masanya. Justru ada harapan besar bagi orang yang berkesempatan mendapat amanah kursi kekuasaan untuk berusaha keras menegakkan keadilan yang beradab di berbagai sektor publik untuk kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara. Sangat disayangkan faktanya, mereka kecenderungan lupa daratan sepertinya lupa karena sudah terkubur oleh gemerlap fatamorgana kekuasaan yang mendatangkan kekayaan yang melimpah ruah.
Suara keadilan hari ini sulit didengar, karena keadilannya hanya berpihak kepada segelintir orang yang berkuasa dan berharta. Keadilannya semu penuh kepalsuan, bukan keadilan yang adil dan beradab, melainkan pengadilan yang tidak beradab nan biadab. Setuju atau tidak, secara akumulatif fakta keadilannya lebih banyak keputusan yang berpihak kepada pemberi pesan. Kilas balik gerakan reformasi harus diambil nilainya, bukan pada simbolnya dan efek buruk. Bila perlu ada revitalisasi gerakan reformasi yang menyerluruh, sehingga gerakan kebangsaan di era global harus menggunakan cara dan pendekatan yang dapat diterima oleh semua kalangan. Terlebih saat nanti pemilu 2024 yang memiliki hak suara dominan adalah kaum muda milenial. Nilai-nilai sejarah gerakan moral kebangsaan sebaiknya setiap generasi mengetahui dan memahami, agar saat ketika mereka mendapatkan kesempatan berkuasa benar-benar menajalankan kebijakan yang konstitusional yang substantif, bukan kebijakan simbol hanya berujung cukup pada pencitraan semata.
Hari reformasi bukan romantisme, melainkan berusaha menghargai dan menghormati gerakan nilai dan moral, bahwa siapapun mereka jika merasa diri manusia berakal sehat. Saat menjadi penguasa negeri berusahalah untuk berpihak pada negeri bukan pada oligarki. Saat menjadi mandataris rakyat pada lembaga negara apapun berusahalah untuk bersikap adil dan beradab. Jangan kalian gadaikan dan diperjual-belikan bangsa dan negara ini demi untuk sesuap nasi untuk perut sendiri. Jagalah bangsa dan negara ini dengan jiwa dan ragamu, kelak saat setelah meninggal dunia, hanya amal baik yang adil kelak akan menjadi penyelamat diakhirat. Wallahu’alam.
Bandung, Mei 2023
