28.9 C
Jakarta

Komposisi Penduduk Bakal Didominasi Perempuan, Kepala BKKBN: Awas Jebakan Middle Income Trap!

Baca Juga:

YOGYAKARTA, MENARA62.COM – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menegaskan angka harapan hidup kaum perempuan di Indonesia lebih tinggi dari pada laki-laki. Ini berarti kaum perempuan lebih panjang umurnya.

Data BKKBN, secara demografi usia 35 tahun ke atas didominasi oleh perempuan. Komposisi demografi demikian mengharuskan Indonesia harus menghindari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.

“Pada tahun 2035 nanti, kita sudah aging population, saat ini di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat sekitar 16 persen usia tua, banyak sekali janda-janda tua fakir miskin, semakin banyak nanti akan sangat sulit menurunkan angka tingkat kemiskinan. Karena umumnya pendidikannya rendah, penghasilannya rendah, tidak punya tabungan. Karena itu harus dihindari middle income trap,” kata Hasto Wardoyo yang menjadi narasumber dalam Forum Dialog Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi di Kulon Progo pada Rabu (11/10/2023). Acara ini juga dirangkai dengan penyerahan bantuan stunting berupa telur kepada masyarakat yang akan dibagikan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibnas.

Menurut Hasto, middle income trap merupakan suatu perekonomian yang mengalami penurunan dinamis yang tajam setelah berhasil bertransisi dari status berpenghasilan rendah ke menengah.

Dalam dialog itu, Hasto juga memaparkan mengenai pilar RAN Pasti atau Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. RAN Pasti ada 5 pilar, pertama adalah komitmen, bagaimana pemerintah daerah komitmen dalam menurunkan stuting. Kedua, massive information system yaitu edukasi tentang stunting. Ketiga konvergensi, segala urusan yang terkait bantuan kepada masyarakat, data dan inovasi, kemudian evaluasi.

Itu sebabnya, lanjut dia perlu ada lapangan kerja yang ditujukan untuk menyerap golongan rentan. “Kalau bisa semua yang punya usaha atau kegiatan untuk masyarakat ya disasarkan pada keluarga dengan risiko tinggi stunting,” kata Hasto.

Lalu pilar ke empat adalah ketersediaan pangan. “Di Kulon Progo, panganan tidak kurang, tidak krisis pangan, kita punya kedaulatan pangan, tetapi pola makan kita yang kadang karbohidrat semua. Inilah yang perlu dikoreksi bersama, harus protein hewani,” ucapnya.

Hasto menekankan bahwa ketahanan pangan saja tidak cukup, melainkan harus kedaulatan pangan. Semua bisa berdiri di atas kaki sendiri, bisa panen sendiri. Seperti program bela beli Kulon Progo.

“Madhep mantep mangan pangane dewe, madep mantep ngombe banyune dewe, madep mantep nganggo klambine dewe,” ucap Hasto.

Semboyan tersebut memiliki arti menggunakan atau mengonsumsi produk makanan, minuman, dan pakaian yang dihasilkan sendiri.

Untuk pilar terakhir adalah data dan inovasi, kemudian evaluasi. “Insya Allah nanti Kulon Progo akan survei sendiri dengan BPS, Perguruan Tinggi, sampelnya lebih banyak. Mudah-mudahan stuntingnya di akhir 2023 ini turun menjadi 15 persen, akhir 2024 di bawah 10 persen,” ujar Hasto.

Pj. Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti, ST., MT mengatakan bahwa kegiatan ekonomi di Kulon Progo sudah banyak, termasuk gerakan bela beli Kulon Progo yang sudah digagas sejak jaman pemerintahan Hasto.

“Ini adalah awal bagaimana Kulon Progo mencintai produknya sendiri. Selain itu juga menciptakan motif batik yang sangat dikenal dengan Geblek Rentengnya, sudah mendapatkan penetapan dan menjadi ciri khas dari Kulon Progo,” ucap Pj. Bupati.

“Secara penurunan dari tahun 2021 sampai 2022 kami paling tinggi penurunannya yaitu 1,9 persen,” ujarnya.

Dirinya berharap menggeliatnya ekonomi masyarakat di Kulon Progo, dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat sehingga angka kemiskinan bisa menurun.

Terkait retail Tomira (Toko Milik Rakyat) merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia. “Toko modern datang, Tomira solusinya. Hasil kerjasama yang kuat antara swasta (retail) dan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi produk lokal,” kata Pj. Bupati.

Kulon Progo juga mengeluarkan kebijakan untuk Rasda (Beras Daerah), “kebijakan supaya ASN membeli produk dari petani lokal 10 kg per bulan, dalam rangka menstabilkan ekonomi masyarakat,”

“Ada kuliner yang namanya geblek renteng, gula semut, tempe benguk, termasuk dawet sambel, itu belum ada di daerah lain. Ini bagian dari budaya tak benda dari Kulon Progo,” imbuhnya.

Sebagai usaha meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, dirinya bekerjasama dengan 10 universitas untuk melakukan pendampingan untuk 10 kelurahan. “Mudah mudahan ini menjadi solusi, usaha kita tidak hanya melihat angka tapi dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat untuk memajukan Kulon Progo,” harap Pj. Bupati.

Sejalan dengan hal tersebut, mewakili Deputi bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nur Budi Handayani juga berbicara mengenai penanganan kemiskinan ekstrem. “Poverty trap yaitu keluarga miskin yang melahirkan keluarga miskin akhirnya terjebak dan melahirkan anak stunting,” ujar Nur.

Dirinya menyebutkan strategi penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan kantong kemiskinan.

“Kita sering lupa bahwa keluarga kecil yang baru menikah yang masih berada di keluarga miskin tidak tersentuh bantuan. Mereka kita rangkul dengan diberdayakan diberikan modal, sehingga mereka menjadi orang yang berdaya dan mandiri,” ucapnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Dewo Isno Broto Imam Santoso, SH., juga menitik beratkan pada kemandirian ekonomi.

“Pondasi utama dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional adalah kemampuan konsumsi masyarakat. Bangga buatan indonesia diharapkan sebagai stimulan pertumbuhan industri nasional,” ujarnya.

“Program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung dan berperan menopang ekonomi nasional, kolaborasi multi stake holder dapat menyediakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan,” kata Dewo.

Hadir pula Butet Kartaradjasa yang menyebutkan pentingnya pengamalan Pancasila. “Apabila orang mengamalkan pancasila, maka tidak akan terjadi stunting,” kata Butet.

Menurutnya, nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah gotong-royong dari seluruh masyarakat dapat mencegah stunting karena saling membantu dengan sesamanya.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai solusi dan aksi nyata sehingga upaya penanggulangan stunting menjadi lebih efektif. Kehadiran berbagai pihak menunjukkan adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antar sektor pentahelix dalam menangani masalah stunting yang komprehensif dan terintegrasi.

- Advertisement -
- Advertisement -

Terbaru!