Palembang, MENARA62.COM Dalam 10 tahun terakhir, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM sudah menggelontorkan dana bergulir sebesar Rp211 miliar untuk perkuatan permodalan koperasi dan UMKM di wilayah provinsi Sumatera Selatan. “Penyaluran dana bergulir di Sumsel terbilang cukup intensif. Itu jumlah yang tidak sedikit, dimana Sumsel menduduki posisi kedelapan dari 34 provinsi di Indonesia“, kata Braman, saat menjadi panelis pada peringatan Hari UMKM Internasional 2019 yang diselenggarakan International Council for Small Business (ICSB) Indonesia wilayah Sumatera Selatan, di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (2/7/2019) kemarin.
Di depan ratusan UMKM binaan ICSB Sumsel, Braman mengajak para pelaku UMKM untuk dapat mengakses dana bergulir sebagai solusi perkuatan permodalan usahanya. “Kita berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, termasuk perbankan. Beberapa keunggulan LPDB KUMKM adalah bunga yang sangat murah. Yakni, 4,5% pertahun menurun untuk sektor usaha mikro dan kecil, 5% untuk sektor riil, dan 7% untuk koperasi”, ucap Braman.
Keunggulan lainnya, lanjut Braman, selain sebagai akses permodalan, LPDB KUMKM juga menerapkan pola pendampingan dan penjaminan bagi debiturnya. “Salah satu kendala UMKM mengakses kredit itu biasanya terkait agunan. Di LPDB cukup menyiapkan agunan sebesar 30% saja, karena selebihnya dicover perusahaan penjaminan seperti Jamkrindo dan Jamkrida”, ujar Braman.
Braman mengakui, komunitas-komunitas usaha yang menjadi binaan ICSB merupakan pasar potensial yang bisa dikembangkan. Terlebih lagi, komunitas tersebut didominasi kaum perempuan. Sehingga diharapkan dapat bersatu dan berkembang bersama dalam sebuah Kopwan.
Dengan bergabung bersama Kopwan, Braman meyakini bahwa penyaluran dana bergulir di Sumsel bakal semakin deras lagi. “Banyak bukti sukses di daerah lain, Kopwan sukses dalam menyerap dana bergulir untuk kebutuhan modal anggotanya. Bahkan, ada satu Kopwan yang bakal dijadikan sebagai Role Model karena menerapkan sistem tanggung renteng”, imbuh Braman lagi.
Selain itu, kata Braman, bila mereka bernaung dalam satu wadah koperasi, maka akan mendapat pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM di wilayahnya masing-masing. “Akan lebih mudah lagi bila ICSB membentuk induk koperasi yang menaungi Kopwan-Kopwan tersebut”, tegas Braman.
Dan untuk mendapatkan dana bergulir dari LPDB KUMKM, para pelaku koperasi dan UMKM tidak perlu datang jauh-jauh ke Jakarta. “Cukup menghubungi Dinas Koperasi dan UKM untuk memverifikasi kelayakan usahanya. Kita sudah ada koordinasi terkait hal itu”, kata Braman seraya menyebutkan bahwa lama proses pengurusan dana bergulir tidak lebih dari 21 hari bila seluruh kelengkapan administrasi sudah terpenuhi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua ICSB Sumsel J Riyantoni menjelaskan bahwa pihaknya sangat concern dalam pemberdayaan UMKM di Sumsel. Diantaranya, dengan menggulirkan aneka program rutin seperti pelatihan, riset, hingga membangun jaringan bisnis dan komunitas usaha.
“Saya selalu memberikan apresiasi dan penghargaan bagi usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha kecil, terutama dalam hal perkuatan permodalan. Yang pasti, kita terus berupaya meningkatkan kapasitas usaha UMKM dan meningkatkan kredibilitas usahanya”, tandas Riyantoni.
Komunitas Terbesar
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan bahwa UMKM merupakan komunitas terbesar yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu, pihaknya amat concern dalam program pemberdayaan UMKM. “UMKM tak hanya ada di kota, melainkan banyak juga di desa-desa. Maka, kita memberikan perhatian khusus pada pengembangan UMKM”, jelas Herman.
Gubernur Sumsel juga menegaskan bahwa UMKM di desa-desa juga memiliki peluang yang sama untuk dapat berkembang. “Memang, kita akui, masih ada kendala seperti ketersediaan infrastruktur hingga jaringan internet. Maka, kita mengeluarkan beberapa kebijakan yang tujuannya untuk mempermudah dan membuat murah”, ucap Herman.
Herman mengajak pelaku UMKM di Sumsel untuk memiliki daya saing yang tinggi di era ekonomi digital sekarang ini. “Tapi, saya berharap, jadikan ekonomi digital sebagai sarana untuk memudahkan usaha, dengan tidak menghilangkan peran manusia serta unsur tatap muka sebagai budaya silaturahmi bangsa Indonesia“, pungkas Herman.
