TANGERANG, MENARA62.COM – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 KH Maruf Amin mengatakan peran ulama tidak sekedar mengurus soal agama, tetapi juga masalah-masalah berbangsa dan bernegara. Karena itu, jika ada keinginan agar ulama tidak masuk dalam struktural pemerintahan, ini jelas hanya akan memarjinalkan ulama.
“Kita para ulama juga punya tanggung jawab kebangsaan dalam menyikapi problem kenegaraan, dan persoalan keagamaan di tanah air,” kata Maruf, saat deklarasi jihad 10 ribu kiai dukung Jokowi-Maruf, Rabu (10/4)
Menurut Maruf Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah kebangsaan dan kenegaraan tentang dasar negara. Ada yang membenturkan Islam dengan Pancasila.
“Pancasila sebagai kesepakatan seluruh bangsa ini, sekarang muncul lagi untuk dibenturkan kembali antara Islam dengan Pancasila. Antara Islam dan Pancasila tidak ada masalah, karena sudah final,” jelasnya.
Tidak hanya itu, saat ini juga sudah mulai muncul kelompok-kelompok yang ingin bangsa Indonesia terpecah belah, saling membenci dan memusuhi sesamanya.
“Ini masalah yang harus kita selssaikan di dalam pertemuan ulama ini. Ini tugas kota, ulama munas namanya, bukan ulama monas. Ini kalai kita tidak kita selesaikan akan memprovokasi terus,” ungkap Maruf.
Menurutnya, di sinilah peran ulama menjadi sangat penting. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan jika ulama masuk ke dalam sistem, dan ikut terlibat aktif sedari awal.
“Jadi ada upaya hulunisasi peran ulama. Jangan ulama perannya hanya dihilir saja. Selama ini, ulama selalu ada di hilir saja, kalau ada apa-apa baru ulama diperlukan, seperti daun salam saja,” sambung Maruf.
Daun salam, Maruf menganalogikan, biasa digunakan sebagai pengharum makanan. Perannya sangat penting. Namun, setelah makanan itu masak dan akan dimakan, yang pertama kali dibuang daun salamnya.
“Makamya dulu ada yang bilang ulama kayak daun salam, kalau mau masak pakai daun salam biar wangi. Tetapi setelah masakannya matang, yang pertama dibuang daun salamnya,” pungkas Maruf.
