MEDAN, MENARA62.COM – Indonesia diharapkan mampu mengimbangi pendidikan tinggi di Vietnam. Karena negara tersebut dianggap memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang sudah cukup maju, serta terus mengalami perkembangan yang cukup pesat.
“Indonesia perlu mencontoh pendidikan di negara tersebut, sehingga bisa cepat maju dan terus berkembang,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemenristekdikti 2018 di Gelangang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, seperti dikutip dari Antara, Rabu (17/01/2018).
Indonesia selama ini, lanjut Sri Mulyani, dalam bidang pendidikan tetap berada di bawah Vietnam dan ke depan harus mampu bersaing dengan negara tersebut.
“Ini bisa dilakukan, jika kualitas pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan lebih baik lagi,” ujar Sri Mulyani.
Ia menyebutkan, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menganggarkan dana untuk Kemenristekdikti senilai Rp400 triliun dan hal itu dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan di tanah air.
Pendidikan Indonesia harus semakin lebih baik, berkualitas dan mampu melahirkan manusia yang unggul, terpercaya, serta cerdas.
“Pendidikan di Indonesia harus bisa sejajar dengan negara-negara yang sudah maju,” ucapnya.
Sri Mulyani menyebutkan, dana anggaran untuk pendidikan di Vietnam, dan tidak jauh berbeda dengan yang terdapat di Indonesia.
Namun, kenyataannya pendidikan di Vietnam jauh lebih maju dan berkembang, bila dibandingkan dengan Indonesia.
“Jadi, Indonesia harus mampu seperti Vietnam,” kata Menteri Keuangan.
Rakernas Kemenristekdikti itu berlangsung pada tanggal 16-17 Januari 2018.
Pada Rakernas itu dilakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran tahun 2017, outlook program dan anggaran 2018.
Tema yang akan diangkat dalam Rakernas Kemenristekdikti adalah ‘Ristek Dikti di Era Revolusi Industri 4.0.
Rakernas Kemenristekdikti dihadiri Menkeu Sri Mulyani, Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, Menhub Budi Karya Sumadi, dan diikuti sekitar 250 peserta yang berasal dari para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Kemenristekdikti
