Jakarta, menara62.com – Direktur Eksekutif Merial Institute Arief Rosyid melakukan audiensi dengan Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa, di Gedung Bappenas, Senin (24/2). Suharso didampingi oleh Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat & Kebudayaan, Deputi Regional, dan Deputi Kependudukan & Ketenagakerjaan
Dari pihak Merial Institute selain Arief Rosyid hadir pula Muh. Fadli Hanafi (Direktur Riset), Deny Giovanno (Direktur Politik & Kebijakan Publik), Fajar Iman Hasanie (Direktur Program), Achmad Hafiz Huzaefah (Direktur Media) dan Mardhiyah (Direktur Administrasi). Pada kunjungan tersebut, menyampaikan berbagai laporan dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Merial Institute dalam mengimplementasikan Perpres No.66 tahun 2017, salah satunya menginisiasi lebih dari 20 gerakan kolaborasi anak muda dengan berbagai latar belakang.
Sebelumnya sebagai lembaga yang berfokus kepada isu pembangunan kepemudaan dan bonus demografi, Merial Institutebertemu dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga RI Zainudin Amali terkait urgensi Perpres No.66 tahun 2017 untuk segera diimplementasikan.
Menpora pun memberi respon positif untuk menelaah kembali dan akan mengawali koordinasi lintas kementerian/lembaga ini sebagai program prioritas. Menpora juga menegaskan bahwa agar hal ini dapat diselesaikan pada bulan Februari.
Pada kesempatan ini, Bappenas yang berfokus kepada aspek perencanaan strategis termasuk tentang kepemudaan, dalam tataran implementasinya masih ada tumpang tindih kebijakan, hal tersebut harus diselaraskan.
Dengan adanya Perpres No. 66 tahun 2017 adalah sebuah langkah yang strategis sebagai solusi untuk mengintegrasikan terkait perencanaan dan implementasi program-program kepemudaan dari setiap kementerian lembaga agar menjadi tepat sasaran, efektif, efisien serta dampaknya terasa langsung kepada pemuda Indonesia secara menyeluruh.
Merial Institute sebagai perwakilan unsur masyarakat yang juga terlibat dalam Pokja Penyelenggraan Kepemudaan oleh Kemenpora RI, mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut :
1. Perlunya menyelaraskan dan harmonisasi tumpang tindih antar kementerian lembaga dengan dengan difasilitasi oleh Bappenas dan bekerjasama dengan Merial Institute.
2. Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan diharapkan dapat segera dilaksanakan dan menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan indikator yang terdapat pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
3.Terkait dengan Indeks Pembangunan Pemuda, Merial Institute berharap hal ini agar tersosialisasikan secara menyeluruh kepada semua stakeholder pemuda agar memiliki standar yang sama dalam mengukur keberhasilan pembangunan kepemudaan di Indonesia.
Sejumlah rekomendasi di atas tidak akan lepas dari tanggung jawab Merial Institute sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam perwakilan unsur masyarakat sebagai stakeholder yang berfokus kepada pembangunan kepemudaan. Atas amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan besar tersebut Merial Institute akan terus setia mendorong dan memastikan agar kebijakan Pemerintah dapat terimplementasi dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.
“Action yang penting. Kalau just thinking, itu a lot of people just do thinking. But action? Butuh anak muda seperti Merial Institute ini untuk melibatkan pemuda agar menyentuh hal-hal yang lebih nyata seperti pengangguran, program masuk desa, dan lain-lain,” kata Suharso Monoarfa menanggapi keresahan Merial Institute terkait adanya stagnansi dalam implementasi perpres No. 66 tahun 2017.
Direktur Riset Merial Institute Muh. Fadli Hanafi menambahkan “Memang, core activity Merial Institute berfokus di anak muda, mulai dari kajian dan riset, aktivasi hingga pengawalan. Yang terpenting adalah penyelarasan kebijakan, artinya belum ada urgensi membuat kebijakan yang baru, tetapi bagaimana yang sudah-sudah kita selaraskan dulu” tutur Fadli.
Merial Institute merupakan lembaga kajian pembangunan pemuda (youth development) yang dikelola oleh para peneliti muda. Sejak 2015 berfokus pada isu bonus demografi dan kebijakan nasional pembangunan kepemudaan.
Merial Institute juga termasuk perwakilan unsur masyarakat dalam Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Pokja tersebut dibentuk untuk membantu pengimplementasian Peraturan Presiden No. 66 tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
