SOLO, MENARA62.COM – Indonesia berada dalam kawasan bencana dengan risiko tinggi sebagai negara yang berdiri di atas Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik, dengan 295 sesar aktif, 14 segmen sumber gempa subduksi, serta ratusan segmen patahan lain yang belum teridentifikasi menurut Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen) 2024. Kondisi tektonik pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik membuat sebagian besar wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Bali-NTB-NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua rentan akan bencana gempa bumi, tsunami, serta deformasi permukaan. Di tengah kondisi tersebut, muncul pertanyaan apakah mitigasi bencana Indonesia sudah memadai dalam menekan risiko kerusakan dan korban jiwa?.
Dosen Program Studi Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Danardono, S.Si., M.Sc., menjelaskan bahwa siklus dalam manajemen bencana mencakup pra, saat dan pascabencana, di mana fase prabencana menjadi kunci utama dalam sebuah mitigasi bencana. Saat ini, Indonesia sudah memiliki peta risiko nasional melalui platform InaRISK milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang memetakan ancaman seperti gempa bumi, banjir, longsor, hingga hidrometeorologi di seluruh wilayah Indonesia. Namun pemetaan tersebut masih berada pada level makro.
“Peta BNPB itu sangat bagus, tetapi skalanya besar. Belum detail sampai tingkat kecamatan atau desa. Di situlah gap yang perlu ditutup, pemetaan risiko bencana itu hal yang sangat penting dalam upaya mitigasi, karena menjadi dasar menentukan daerah prioritas dan strategi adaptasi masyarakat,” jelasnya, Kamis (11/12).
Menurut Danardono, beban pemetaan daerah risiko bencana secara detail seharusnya dilanjutkan oleh BPBD provinsi dan kabupaten. Namun, kenyataannya belum semua daerah memiliki peta risiko bencana yang memadai meskipun Indonesia memiliki sistem deteksi dini yang tidak kalah dengan negara maju. Early Warning System (InaTEWS), sensor kegempaan, serta pemantauan deformasi sudah tersedia. Namun persoalannya muncul pada masalah maintenance.
“Kalau semuanya diserahkan ke pusat, tentu berat. Mitigasi itu harus kolaboratif pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta harus terlibat. Banyak alat early warning system yang hilang atau dicuri. Ketika alat itu hilang, data terputus, dan ini menjadi problem serius,” ungkapnya.
Ia memaparkan bahwa teknologi pemetaan detail seperti UAV (Unmanned Aerial Vehicle) sangat efektif untuk merancang jalur evakuasi tsunami dan analisis spasial lainnya. “Data UAV sangat membantu dalam akuisisi data spasial seperti elevasi dan penggunaan lahan. Tanpa data detail, jalur evakuasi tidak dapat disusun secara akurat,” ujarnya merujuk riset yang pernah ia lakukan.
Danardono juga menyoroti minimnya implementasi pendidikan kebencanaan. Pemerintah sudah memiliki program Sekolah Aman Bencana (SPAB) yang tertuang dalam Permendikbud No.33 Tahun 2019, tetapi belum menjangkau seluruh sekolah. Dalam konteks itu, Prodi Geografi UMS turut mengambil peran dengan menyiapkan kurikulum yang membekali mahasiswa pada konsentrasi lingkungan fisik dan kebencanaan mulai di semester lima. Melalui mata kuliah manajemen kebencanaan, mahasiswa diajarkan untuk akuisisi data dasar kebencanaan, manajemen bencana, hingga penyusunan jalur evakuasi berbasis metode UAV, UMS mendorong lahirnya tenaga ahli yang siap berkontribusi dalam penguatan mitigasi bencana nasional.
Menutup penjelasannya, ia kembali menekankan pentingnya kerja lintas sektor dalam menghadapi bencana. Menurutnya, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri.”Pemerintah perlu mengintensifkan perannya sebagai regulator, sambil berkolaborasi dengan peneliti, lembaga masyarakat, dan komunitas,” ujarnya.
la meyakini bahwa siklus manajemen bencana hanya akan efektif ketika seluruh unsur terlibat, dari pembuat kebijakan hingga masyarakat paling bawah. Pendidikan, kolaborasi, dan pemahaman di akar rumput, katanya, adalah fondasi terbaik untuk mengurangi korban dan kerugian di masa mendatang. (*)
