YOGYAKARTA, MENARA62.COM — Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat (MPM PP) Muhammadiyah mendorong berbagai pihak agar dalam pelaksanaan pembangunan memperhatikan aksesbilitas penyandang disabilitas. Kaum difabel harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB atau Sustainable Development Goals/SDG’s).
Demikian ditandaskan Ketua MPM PP Muhammadiyah, Dr M Nurul Yamin pada Forum Inspirasi Ahad Pagi di Kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta, Ahad (9/12/2018). Dalam forum ini juga ditandatangani kerjasama kemitraan pemberdayaan masyarakat antara MPM PP Muhammadiyah dan Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta.
Lebih lanjut Nurul Yamin mengatakan TPB merupakan agenda pembangunan dunia yang diterbitkan tahun 2015 untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia. Dokumen ini akan dilaksanakan sampai tahun 2030 dan sudah menjadi kesepakatan internasional disetujui semua anggota PBB. “Dokumen ini komprehensif dan inklusif,” kata Yamin.
TPB, jelas Yamin, memiliki 17 tujuan dan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Ketujuh belas tujuan tersebut meliputi: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energy bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan.
Forum Inspirasi Ahad Pagi ini diselenggarakan secara berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan agar semua warga masyarakat mempunyai hak kesetaraan, punya kemandirian dalam proses pembangunan.
Menurut Yamin, pembangunan sudah menunjukkan kemajuan. Tetapi kelompok marginal belum mendapat perhatian yang memadahi, terutama bagi penyandang disabilitas. “MPM PP Muhammadiyah mengimbau pembangunan berkelanjutan mempunyai sensifitas terhadap disabilitas. Terutama di akses publik di pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum lainnya. Sebab saudara kita yang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk menikmati pembangunan,” kata Yamin.
Kerjasama kemitraan MPM PP Muhammadiyah dan Unisa juga merupakan upaya untuk pemberdayaan, kususnya, petani. Salah satunya, MPM akan memasok kebutuhan beras bagi dosen dan karyawan Unisa dari petani hasil dampingan MPM. “Padi petani dampingan akan mendapatkan harga yang layak,” katanya.
