PALU, MENARA62.COM – Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Amirsyah Tambunan, CWC, bersama Sekretaris Mashuri Masyhuda, S.S., M.M., CWC, resmi menandatangani Ketentuan Majelis Pendayagunaan Wakaf pada 10 November 2026.
Ketentuan tersebut merupakan turunan dari Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 3/PED/I.O/B/2025 tentang Wakaf Muhammadiyah yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed.
Amirsyah menegaskan, momen Tanwir Muhammadiyah di Palu akan dijadikan ajang untuk mensosialisasikan sejumlah Ketentuan MPW tersebut, khususnya pada Komisi A Bidang Program.
“Salah satu program yang menjadi fokus adalah pelayanan kepada umat melalui pendayagunaan wakaf Persyarikatan,” ujar Amirsyah.
Ia bertekad menjadikan lahan wakaf sebagai sarana pelayanan pendidikan, mulai TK hingga perguruan tinggi, rumah sakit, sarana ibadah, dan layanan lainnya, sekitar 70 hingga 80 persen.
Meski demikian, ia mengakui masih banyak tanah wakaf yang belum produktif. Padahal, sejak awal berdiri pada 1912, Muhammadiyah telah sungguh-sungguh memanfaatkan lahan wakaf.
“Dengan selesainya sejumlah ketentuan tata kelola wakaf ini, kita dapat melakukan percepatan. Pertama, memproduktifkan wakaf. Kedua, melindungi aset wakaf Muhammadiyah. Ketiga, mencegah potensi sengketa dan penyalahgunaan wakaf,” tegasnya.
Penguatan Sistem Pengelolaan Wakaf
MPW PP Muhammadiyah telah intens membahas sejumlah ketentuan sejak 6-7 Juni 2026 di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta. Forum tersebut menjadi langkah strategis untuk mematangkan berbagai ketentuan internal yang memperkuat sistem pengelolaan wakaf secara modern, transparan, dan akuntabel.
Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Prof. Hilman Latief, menyambut baik penyelesaian seluruh ketentuan tata kelola wakaf tersebut. Menurutnya, Tanwir Muhammadiyah 2026 di Palu menjadi momentum yang tepat untuk sosialisasi.
Amirsyah menjelaskan, 11 Ketentuan MPW tersebut diharapkan dapat menjadi daya dukung dalam mengelola Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), yang mencakup:
1. Perolehan, Pendaftaran, dan Sertifikasi Harta Benda Wakaf Muhammadiyah, agar harta benda wakaf yang diterima memenuhi syarat dan segera didaftarkan untuk memperoleh pengesahan sertifikat dari ATR/BPN;
2. Inventarisasi dan Validasi Aset Wakaf dan Non Wakaf Muhammadiyah, untuk menjamin aset berupa harta benda wakaf dan non wakaf terjamin sebagai aset Muhammadiyah;
3. Penyimpanan dan Pengelolaan Dokumen Wakaf Muhammadiyah, agar tertib secara administratif dan organisatoris;
4. Tata Kelola Kelembagaan dan Sumber Daya Nazhir, untuk memperkuat peran nazhir yang kompeten dan profesional;
5. Pelimpahan, Istibdal, dan Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf, agar wakaf menjadi produktif;
6. Mitigasi Sengketa, Advokasi, dan Penanganan Harta Benda Wakaf Bermasalah, agar dapat diselesaikan secara tuntas;
7. Pengembangan Wakaf Produktif Muhammadiyah, guna meningkatkan ekosistem wakaf di lingkungan AUM;
8. Pendayagunaan Wakaf Muhammadiyah, sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan secara kolektif dan kolegial dari tingkat Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah, hingga Pusat;
9. Kerja Sama Pengelolaan Harta Benda Wakaf Muhammadiyah dengan berbagai pihak;
10. Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Muhammadiyah, secara transparan dan akuntabel sehingga berdampak positif dalam pengelolaan wakaf uang atau wakaf melalui uang;
11. Pelaporan Pengelolaan dan Pendayagunaan Harta Benda Wakaf Muhammadiyah kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban, karena wakaf pada hakikatnya milik Allah dan pendayagunaannya dipertanggungjawabkan oleh nazhir Persyarikatan.
Salah satu poin penting dalam pembiayaan adalah pelaporan pengelolaan wakaf, termasuk ketentuan hak pengelolaan nazhir sebesar 10 persen dari hasil bersih sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
