TANGERANG, MENARA62.COM – Setelah menunggu tanpa kejelasan, 7 (tujuh) jamaah yang gagal berangkat menunaikan ibadah haji Mujamalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang menuntut pengembalian dana haji Mujalamah sebesar Rp2.909.270.752,- (dua miliar sembilan ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) melalui gugatan sederhana wan prestasi Nomor 168, 169, 170, 171, 172 dan 173.
PT.Bahana Sukses Sejahtera (BST Travel) adalah Travel milik Wawan Suhada, politisi Partai Nasdem yang menjabat sebagai Sekretaris Partai Nasdem Banten dan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Banten.
Odie Hudiyanto SH., selaku kuasa hukum dari penggugat, 7 jamaah ini mengatakan BST Travel pada saat menawarkan diri, mengaku kepada calon jamaah haji sudah memiliki syarat dan legalitas memberangkatkan calon jamaah untuk menunaikan ibadah Haji Mujamalah yaitu sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus).
“BST Travel adalah PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) yang memberangkatkan WNI dengan undangan visa Haji Mujamalah dari Kerajaan Arab Saudi dan sudah melapor kepada Menteri Agama RI dan/atau Menteri Haji dan Umrah,” ujar Odie di Tangerang, Jumat (13/11/2026).
Odie mengatakan BST Travel pada tanggal 5 Februari 2026, menghubungi jamaah dan menginfokan jika harga paket haji visa mujamalah ada kenaikan dikarenakan kurs dollar yang mengalami kenaikan signifikan akibat kondisi perang antar negara Iran dan Israel yang melibatkan beberapa negara di wilayah teluk dan juga Amerika Serikat sehingga berdampak pada gejolak ekonomi dan jalur perhubungan internasional.
“Yang semula harga Rp.375.000.000,-/ orang menjadi Rp475.000.000,-. Sehingga BST Travel meminta kepada jamaah untuk segera melakukan pelunasan dengan alasan waktu untuk berangkat haji sudah dekat,” ucap Odie.
Setelah jamaah melakukan pembayaran secara lunas, pada tanggal 19 Mei 2026, penggugat menerima kabar yang mengejutkan dari BST Travel yaitu penggugat gagal berangkat menunaikan ibadah haji karena visa Mujamalah tidak keluar.
Atas kegagalan tersebut maka pada tanggal 4 Juni 2026, seluruh jamaah yang gagal berangkat melakukan pertemuan dengan Wawan Suhada di Kantor BST Travel. Dalam pertemuan tersebut calon Haji Mujamalah yang gagal berangkat menyampaikan sikapnya yaitu: mencabut berkas kepesertaan dengan membuat surat pernyataan mundur dan mengajukan refund atau pengembalian dana atas uang yang telah disetorkan.
“Wawan Suhada menyampaikan sikapnya yaitu siap mengembalikan seluruh uang calon jamaan Haji Mujamalah tanpa potongan sepeserpun dan meminta waktu pembayaran refund atau pengembalian dana secara berkala yaitu 2x dalam rentang waktu 3 bulan,” terang Odie.
Odie melanjutkan pada tanggal 4 Juni 2026, sebagian dari calon jamaah Haji Mujamalah telah menerima refund/pengembalian dana sebesar 50% (lima puluh persen) dari BST Travel. Sementara sisa sebesar 50% Â akan dikembalikan sekaligus paling lambat pada 4 September 2026.
“Namun hingga batas waktu pengembalian pada 4 September 2026, BST Travel tidak melunasi pengembalian sisa dana sebesar 50% tersebut,” imbuh Odie.
Kuasa Hukum penggugat Odie Hudiyanto, menegaskan atas kelalaian BST Travel membayar pelunasan sisa 50% itu, maka tujuh jamaah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang.
“Menghukum BST Travel mengembalikan uang jamaah yang gagal berangkat ibadah Haji Mujamalah sebesar Rp 2.909.270.752,- secara tunai dan seketika. Serta menghukum BST Travel membayar bunga atau denda keterlambatan,” tutup Odie.
Untuk diketahui, Haji Mujamalah (atau yang lebih populer dikenal oleh masyarakat sebagai Haji Furoda) adalah program haji non-kuota resmi pemerintah Indonesia yang keberangkatannya menggunakan visa undangan resmi (visa mujamalah) langsung dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Karena jalur ini berada di luar kuota haji reguler maupun haji khusus yang dikelola oleh Kementerian Agama RI, jamaah haji mujamalah tidak perlu mengantre bertahun-tahun dan bisa langsung berangkat pada tahun yang sama saat mendapatkan visa.
Jalur ini legal dan diakui oleh hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019. Namun, keberangkatannya wajib melalui PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) yang terdaftar resmi di Kementerian Agama agar terdata dan mendapatkan perlindungan hukum. Seluruh akomodasi, transportasi, tenda di Arafah-Mina, dan fasilitas lainnya di Arab Saudi diurus sepenuhnya oleh travel (PIHK).
Sebuah biro perjalanan atau badan usaha yang memegang izin resmi sebagai PIHK dari Menteri Agama, bukan sekadar travel umroh biasa (PPIU). BST Travel mengaku sebagai PIHK yang resmi dan terdaftar di Kementerian Agama sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. (*)
