PATI, JAWA TENGAH, MENARA62.COM — Nelayan di beberapa wilayah kembali turun ke jalan. Mereka mendirikan Pos Keprihatinan Nelayan di sejumlah titik di pantai utara Jawa, Senin (19/6/2017). Sudah dua hari mereka melakukan aksi keprihatinan nelayan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dirasakan menindas nelayan.
Dalam aksi tersebut, para nelayan membagi-bagikan takjil bagi para pengguna jalan serta selebaran. Deretan spanduk yang berisikan protes nelayan terhadap Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, terpampang di sepanjang jalan.
FNB (Front Nelayan Bersatu) mendirikan Pos Keprihatinan Nelayan di seberang gapura masuk Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Jawa Tengah.
Ketua Umum FNB Bambang Wicaksana menyatakan, “Menteri Susi telah membohongi Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia. Dengan menyatakan bahwa alat tangkap cantrang dapat terus digunakan sampai akhir tahun 2017. Namun secara bersamaan, Susi memerintahkan jajarannya untuk tidak mengeluarkan ijin operasional bagi kapal-kapal perikanan setelah hari raya Lebaran nanti. Dengan berbagai persyaratan teknis yang tidak mungkin dipenuhi oleh nelayan cantrang, sesungguhnya Susi bersikeras memberlakukan pelarangan cantrang dan sejenisnya di perairan Indonesia terhitung pasca Lebaran,” ujarnya.
Menurut Bambang, Susi abai terhadap kondisi riil nelayan dan abai terhadap gelaja sosial yang muncul. “Tanpa menghiraukan belum berjalannya solusi maupun pergantian alat tangkap, Susi mengabaikan gejolak sosial yang sangat memungkinkan muncul di kalangan nelayan. Ini adalah pertempuran hidup dan matinya nelayan di era poros maritim,” katanya.
Bambang Wicaksana menyatakan, “kami dipaksa untuk melawan. Sudah sangat jelas Menteri Susi mengadu domba nelayan dengan presiden Jokowi yang sejatinya sangat mereka cintai itu.”
Nelayan berharap kepada Presiden Jokowi agar segera turun tangan. “Harapan kami satu-satunya di tangan Presiden. Dengan memperhatikan keributan-keributan yang diakibatkan oleh ulah Susi, segera evaluasi Susi Pudjiastuti sebagai menteri Kelautan dan Perikanan. Yang kami butuhkan adalah seorang menteri yang dapat bekerja mensejahterakan nelayan. Bukan seorang selebriti yang penuh dengan omong kosong,”tegas Bambang.
Ditemui di tempat terpisah, Kepala Riset Front Nelayan Indonesia (FNI) Sutia Budi mengatakan, kembali mendesak pesiden agar segera mengevaluasi kinerja Susi Pudjiastuti secara total. “Kami kembali mendesak Pak Jokowi untuk segera mengevaluasi Menteri Kelautan dan Perikanan secara total. ‘Penghargaan’ yang digembor-gemborkan itu tidak linear dengan kondisi di lapangan, tidak berbanding lurus dengan kehidupan nelayan. Mari bicara jujur,” paparnya.
