KUPANG, MENARA62.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar untuk pengadaan sebuah kapal patroli guna meningkatkan pengawasan wilayah perairan di provinsi kepulauan itu.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT Ganef Wirgiyanto, mengatakan anggaran Rp1,8 miliar itu dimanfaatkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 provinsi setempat.
“Alokasi ini untuk pengadaan kapal seperti KM Napoleon 04 yang kita miliki saat ini yang menggunakan dua mesin dengan ukuran 12 meter,” katanya di Kupang, Selasa (9/5/2017), seperti dilansir kantor Berita Antara.
Mantan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP NTT itu mengatakan, kemungkinan kapal patroli itu nantinya ditempatkan di Pulau Flores untuk mendukung pengawasan wilayah periaran di daerah itu dan sekitarnya.
Menurutnya, sejauh ini pengawasan wilayah perairan di NTT yang memanfaatkan kapal patroli milik pemerintah KM Napoleon 04 masih belum maksimal karena hanya mengandalakan satu kapal.
“Kapal itu pun saat ini kondisi mesinnya lagi rusak sehingga rencananya akan diperbaiki dalam tahun ini ,” katanya.
Ia mengakui, daya jangkau kapal patroli yang ada memang masih terbatas, sehingga sulit melakukan pengawasan hingga wilayah perairan perbatasan negara dengan Timor Leste maupun Australia.
Ditambah kondisi kapal yang tidak kuat menahan hempasan gelombang di laut lepas membuat kapal itu sulit menjangkau hingga perairan perbatasan negara.
“Kondisi kapal KM Napoleon 04 ini memang lebih memungkinkan untuk patroli di perairan sekitar pulau karena kita masih keterbatasan untuk memiliki kapal pengawas yang lebih besar,” katanya.
Namun, lanjutnya, tugas pengawasan wilayah perairan di daerah itu dimudahkan dengan kehadiran Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebagai unit pelaksana teknis tugas pengawasan dari Kementerian Kelautan Perikanan.
Ia mengatakan, rencananya PSDKP akan diperkuat dengan adanya kapal pengawas perikanan yang lebih besar yang akan disiagakan di Nusa Tenggara Timur. Dengan begitu, maka pengawasan wilayah perairan akan lebih maksimal dan menyeluruh karena ada kapal yang bisa menjangkau hingga ke wilayah perairan perbatasan negara.
“Kita berharap kapal pengawas dari PSDKP ini bisa beroperasi tahun ini untuk menjangkau perairan hingga perbatasan, sementara di sekitar kepulauan didukung dengan kapal patroli yang kita miliki baik melalui pegnadaan maupun yang segera diperbaiki,” katanya.
