SOLO, MENARA62.COM – Teknologi canggih bukan jaminan keberhasilan inovasi kesehatan. Produk yang dikembangkan harus mampu menjawab persoalan nyata di rumah sakit, memiliki model bisnis yang realistis, serta memenuhi ketentuan regulasi dan perlindungan kekayaan intelektual.
Pesan tersebut mengemuka dalam sesi pembekalan pakar UMS Health Innovation Hackathon 2026 yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id di Hotel Megaland Surakarta, Jumat (6/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan praktisi startup kesehatan dan pakar hilirisasi inovasi untuk membekali 26 tim yang lolos seleksi tingkat nasional.
Founder dan CEO PaperlessHospital.id sekaligus praktisi startup kesehatan alumni Google for Startups AI Academy APAC, Tri Wahyudi, S.T., mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama kegagalan startup kesehatan adalah ketidakmampuan produk menjawab kebutuhan pasar.
Berdasarkan data empiris yang dipaparkannya, sebanyak 42 persen kegagalan startup berkaitan dengan market misfit atau ketidaksesuaian produk dengan kebutuhan pasar. Sementara itu, 29 persen disebabkan defisit finansial, 23 persen akibat ketidakselarasan kompetensi dalam tim, dan 18 persen berkaitan dengan model monetisasi atau penetapan harga yang tidak realistis bagi rumah sakit.
Menurut Tri, persoalan operasional di fasilitas kesehatan justru membuka peluang besar bagi inovator untuk menghadirkan solusi berbasis teknologi. Ia mencontohkan, 41 persen waktu tenaga medis tersita untuk pekerjaan administratif, sedangkan 46 persen klaim ditolak akibat ketidaklengkapan data.
Pengalaman pengembangan PaperlessHospital menunjukkan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), termasuk AI Medical Scribe dan validasi klaim, berpotensi mengurangi beban administratif dokter hingga 45 persen per pasien. Teknologi tersebut juga diklaim mampu mendukung tingkat keberhasilan klaim di atas 95 persen.
“Kesalahan terbesar inovator kesehatan adalah membangun teknologi canggih di laboratorium tanpa memahami alur kerja klinis di rumah sakit, yang menyumbang 42 persen angka kegagalan startup kesehatan. Dalam membangun MVP, fokuslah pada fitur kritikal yang langsung menyelesaikan masalah operasional mitra secara terukur,” kata Tri, Selasa (10/11/2026).
Ia mendorong peserta menerapkan metode rapid prototyping melalui pengembangan Minimum Viable Prototype (MVP). Dengan siklus pengembangan sekitar satu hingga tiga pekan, inovator dapat menguji fitur utama secara lebih cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan mitra.
Regulasi dan Kekayaan Intelektual Tak Boleh Diabaikan
Selain aspek teknologi dan pasar, pembekalan juga mengangkat strategi hilirisasi, regulasi, serta perlindungan kekayaan intelektual (KI). Materi tersebut disampaikan Direktur Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Ir. Novi Caroko, S.T., M.Eng.
Novi menegaskan, sebelum mengembangkan inovasi lebih jauh, setiap inovator harus mampu menjawab tiga pertanyaan mendasar. Pertama, siapa yang akan menggunakan sekaligus membayar produk tersebut? Kedua, apakah produk telah memenuhi persyaratan untuk dipasarkan? Ketiga, siapa pemilik kekayaan intelektual dari inovasi yang dihasilkan?
Ia juga mengingatkan adanya tantangan Lembah Kematian Inovasi pada Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 4–6. Pada fase tersebut, kebutuhan biaya pengujian semakin besar, sementara dukungan pendanaan belum tentu tersedia.
Karena itu, peningkatan TKT harus didukung bukti pengujian yang terukur, bukan sekadar klaim bahwa teknologi telah siap digunakan.
Dalam aspek regulasi, Novi menyoroti pentingnya memahami batasan aplikasi digital yang dapat dikategorikan sebagai alat kesehatan. Aplikasi yang mengolah data medis spesifik pasien, menghitung risiko penyakit, atau membaca citra medis harus memperhatikan ketentuan perizinan dan bukti klinis yang berlaku.
Pengembang juga wajib memperhatikan perlindungan data pribadi kesehatan serta interoperabilitas Rekam Medis Elektronik (RME) dengan platform SATUSEHAT Kementerian Kesehatan.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Menurut Novi, pemenuhan TKDN minimal 25–40 persen, disertai tambahan bobot dari kegiatan riset dan pengembangan lokal, dapat membuka peluang produk inovasi masuk dalam pengadaan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait perlindungan KI, ia mengingatkan inovator agar tidak terburu-buru memublikasikan detail produk sebelum melakukan pendaftaran kekayaan intelektual.
“Ide yang hebat tidak cukup hanya menjawab masalah teknis, tetapi harus memiliki pengguna yang mau membeli, izin edar dan kepatuhan regulasi yang jelas, serta kepemilikan Kekayaan Intelektual yang terlindungi. Jangan terburu-buru memamerkan detail cara kerja inovasi di media sosial sebelum hak paten atau desain industrinya didaftarkan,” ujarnya.
Novi menjelaskan, perlindungan kekayaan intelektual dapat dilakukan melalui berbagai skema, antara lain paten, paten sederhana, desain industri, merek, hak cipta, dan rahasia dagang.
Setelah memperoleh perlindungan, inovator juga dapat mengembangkan potensi komersialisasi melalui perjanjian lisensi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dorong Inovasi Kesehatan Siap Dikomersialkan
Sesi panel yang dimoderatori Kaprodi Kecerdasan Buatan Fakultas Komunikasi dan Informatika (FKI) UMS, Widi Widayat, S.Kom., M.Eng., berlangsung interaktif dengan melibatkan peserta secara luring maupun daring.
Melalui pembekalan tersebut, UMS mendorong 26 tim peserta UMS Health Innovation Hackathon 2026 untuk tidak berhenti pada penciptaan teknologi inovatif.
Produk yang dikembangkan diharapkan memiliki relevansi dengan kebutuhan fasilitas kesehatan, kelayakan pasar, kesiapan regulasi, serta perlindungan kekayaan intelektual yang memadai.
Dengan demikian, inovasi yang lahir tidak sekadar menjadi prototipe atau karya kompetisi, tetapi berpeluang diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. (*)
