PALANGKA RAYA, MJNEWS.COM — Kondisi menjelang pemilihan kepala daerah di 171 provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia, memang perlu mendapat perhatian dari seluruh komponen negeri. Mereka yang terpilih itulah, nantinya akan ikut menentukan kesejahteraan rakyat lima tahun mendatang. Dalam kondisi ini, pernyataan Panglima TNI Masekal TNI Hadi Tjahjanto di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (26/4/2018), amat bijak.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan, netralitas TNI pada Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 adalah harga mati. Menurutnya, tidak ada toleransi terhadap pelanggaran netralitas tersebut.
“Pedomani netralitas sebagai penjabaran dan pelaksanaan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Tidak ada toleransi bagi pelanggaran terhadap netralitas tersebut,” katanya, di hadapan sekitar 2.146 anggota TNI-Polri se- Kalimantan Tengah di Palangka Raya, seperti dilansir Antara.
Panglima TNI mengatakan TNI-Polri harus memegang teguh netralitas karena politik TNI dan Polri adalah politik negara. “Bagi prajurit TNI, hanya ada satu komando tegak lurus dari Panglima TNI, tidak ada komando atau perintah dari pihak lain,” ujar Hadi, menegaskan.
Panglima TNI menambahkan “Pegang teguh bahwa misi utama dan yang terutama adalah Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Tahapan Pemilu 2019 harus sukses. Jadikan tugas yang kita laksanakan sebagai ladang ibadah.”
Hadi mengingatkan jajaran TNI Polri untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada TNI-Polri, jangan sampai dinodai, dirusak, atau dihancurkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Panglima juga mengingatkan jajaran TNI Polri untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini dari ancaman Ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan-Red), yang dapat mengancam persatuan, kesatuan dan keutuhan wilayah NKRI. Khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dan tahapan Pemilu 2019, dengan mengoptimalkan peran serta fungsi satuan masing-masing.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, TNI dan Polri tidak boleh terjebak pada politik praktis. “Kita harus memegang teguh netralitas dan menjunjung tinggi politik negara,” ucapnya.
Kapolri mengatakan, jika TNI dan Polri terjebak pada politik praktis maka akan terpecah kepada kepentingan tertentu. “TNI dan Polri itu merupakan instrumen pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Kalau kita terpecah, maka tidak dapat menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia,” ujar Tito.
