MANOKWARI, MENARA62.COM — Pemerintah Provinsi Papua Barat segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah untuk mengelola gas alam cair pemberian British Petrolium Tangguh.
Kepala Biro Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Papua Barat Yohanes Nauw di Manokwari, Minggu (30/4/2017) mengatakan pada Senin (1/5/2017), Pelaksana Tugas Gubernur Papua Barat Eko Subowo akan menggelar rapat bersama beberapa instansi terkait, seperti dilaporkan Kantor Berita Antara.
“Rencananya, pertemuan akan dilaksanakan di kantor gubernur sesaat setelah kita melaksanakan apel gabungan,” kata dia.
Dia mengutarakan, sedianya pertemuan tersebut dilaksanakan, Jumat (28/4/2017) di Kota Sorong. Rencananya tersebut tertunda karena gubernur masih menjalankan tugas kedinasan di Jakarta.
Yohanes menjelaskan, BP Tangguh akan mengalokasikan Gas hasil produksinya kepada daerah sebagai salah satu pembangkit listrik. Kehadiran BUMD diharapkan agar gas alam cair yang akan didatangkan dari Kabupaten Teluk Bintuni tersebut dimanfaatkan secara maksimal.
Selain Dinas Pertambangan dan beberapa instansi terkait, pertemuan tersebut akan melibatkan BP Tangguh sebagai kontraktor proyek dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku pengelola listrik di setiap wilayah.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Papua Barat Johan Tulus pada wawancara secara terpisah mengatakan, pembentukan BUMD tersebut sudah direncanakan sejak tahun lalu.
Kehadiran lembaga tersebut, ujar Tulus, diharapkan mampu memperlancar distribusi gas dari Teluk Bintuni menuju beberapa titik atau daerah yang akan ditentukan. Memperkuat kehadiran pembentukan BUMD, tahun lalu pihaknya sudah mendorong menyusunan peraturan daerah sebagai landasan hukum.
“Kami berharap, BUMD terbentuk sebelum train III Tangguh beroperasi. Kami bersama Kementerian ESDM, Dirjen Ketenaga Listrikan, PLN dan Dirjen Migas sudah menggelar pertemuan terkait program ini,” katanya.
