BOJONEGORO, MENARA62.COM – Desa tak lagi sekadar menjadi objek pembangunan atau penerima kebijakan pemerintah pusat. Kini, desa mulai menjelma menjadi kekuatan ekonomi baru yang berperan menentukan arah pembangunan nasional melalui pengelolaan potensi lokal, penguatan kelembagaan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Penasihat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Prof. Dr. H. Zainuddin Maliki, dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama pegiat dan pendamping desa di Desa Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Senin (16/11/2026).
Dalam forum bertema “Arah Pembangunan Desa Menuju Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan” itu, Zainuddin menekankan bahwa pembangunan Indonesia tidak bisa lagi hanya bertumpu pada kebijakan dari pusat, tetapi harus menjadikan kekuatan ekonomi masyarakat desa sebagai fondasi utama.
Menurutnya, perubahan paradigma pembangunan desa mulai terlihat dari tumbuhnya berbagai inisiatif ekonomi masyarakat yang mampu mengelola sumber daya lokal secara mandiri.
Salah satunya melalui program 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia yang digagas Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.
Program tersebut, kata Zainuddin, telah mendorong penguatan berbagai kelembagaan ekonomi masyarakat, mulai dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
BUMDes Beromzet Puluhan Miliar, Produk Desa Tembus Tiongkok
Zainuddin mengungkapkan, keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis desa bukan lagi sebatas konsep. Sejumlah BUMDes bahkan telah membuktikan kemampuannya menghasilkan omzet hingga puluhan miliar rupiah setiap tahun.
Ia mencontohkan adanya BUMDes dengan omzet tahunan mencapai Rp17 miliar hingga Rp28 miliar.
Bahkan, BUMDes di Desa Ngoran, Blitar, Jawa Timur, disebut berhasil menembus pasar ekspor melalui produk kendang jimbe yang dipasarkan ke Tiongkok.
Tak tanggung-tanggung, usaha tersebut menurut Zainuddin mampu menghasilkan pendapatan bersih hingga Rp18 miliar per tahun.
Capaian itu dinilainya menjadi bukti bahwa desa memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Desa tidak lagi sekadar menunggu kebijakan dari atas. Masyarakat desa sudah bergerak, mengorganisasikan kekuatan ekonominya, membangun usaha, mengelola potensi lokal, dan menciptakan peluang kesejahteraan,” tegas Zainuddin.
Mantan anggota DPR RI periode 2019–2024 itu menilai, keberhasilan sejumlah desa mengembangkan usaha hingga menjangkau pasar internasional menunjukkan bahwa masyarakat perdesaan memiliki kemampuan untuk bersaing dalam perekonomian yang semakin terbuka.
“Melalui BUMDes, KDMP, dan UMKM, masyarakat desa sesungguhnya sedang ikut menentukan arah pembangunan ekonomi nasional,” lanjutnya.
BUMDes, Koperasi Merah Putih, dan UMKM Jadi Tiga Pilar Ekonomi Desa
Lebih lanjut, Zainuddin menjelaskan bahwa BUMDes, KDMP, dan UMKM memiliki peran strategis yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membangun ekosistem ekonomi rakyat.
BUMDes berperan mengoptimalkan pengelolaan aset dan potensi ekonomi desa agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi instrumen untuk memperkuat konsolidasi ekonomi kolektif, meningkatkan daya tawar masyarakat, serta membuka akses terhadap kegiatan usaha yang lebih luas.
Adapun UMKM menjadi penggerak produktivitas dan inovasi ekonomi masyarakat, sekaligus membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan keluarga.
Menurut Zainuddin, ketiga kelembagaan tersebut tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri. Sinergi diperlukan agar potensi ekonomi desa dapat berkembang secara berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya membangun keterhubungan antara BUMDes, koperasi, dan UMKM dalam satu rantai ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, pembiayaan, hingga pemasaran.
Dengan pola tersebut, produk-produk unggulan desa diharapkan tidak hanya berputar di pasar lokal, tetapi juga mampu menjangkau pasar nasional bahkan internasional.
Penguatan ekosistem ekonomi tersebut sekaligus menjadi salah satu jalan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan dari Bawah Jadi Fondasi Kemandirian Bangsa
Zainuddin menegaskan, pembangunan desa tidak cukup hanya diukur dari keberhasilan pembangunan infrastruktur fisik. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menciptakan kemandirian ekonomi dan memperkuat posisi masyarakat sebagai pelaku utama.
Dalam pandangannya, desa yang mampu mengelola sumber daya, membangun kelembagaan usaha, dan menciptakan nilai tambah ekonomi akan memiliki posisi semakin strategis dalam menentukan masa depan pembangunan Indonesia.
Karena itu, penguatan ekonomi rakyat berbasis desa harus menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan nasional.
“Ketika masyarakat desa mampu mengelola sumber dayanya, membangun kelembagaan ekonomi, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan kesejahteraannya, sesungguhnya desa sedang menentukan arah pembangunan Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan nasional pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.
“Inilah esensi pembangunan dari bawah: membangun kekuatan ekonomi rakyat sebagai fondasi kemandirian bangsa,” pungkas Zainuddin. (*)

