JAKARTA, MENARA62.COM – Bersatu dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah keputusan yang tidak bisa ditawar dan diubah lagi bagi masyarakat Papua. Keputusan tersebut sudah dilakukan oleh para pahlawan Papua sejak jaman penjajahan hingga kemerdekaan.
“Jadi sejarahnya memang begitu, masyarakat Papua, tokoh-tokoh Papua memang menginginkan bersatu dalam bingkai NKRI,” jelas Herman Yoku, Sip, Ketua DPC Barisan Merah Putih (BMP) di sela keterangan pers 72 Tahun Papua Dalam Bingkai NKRI, Jumat (18/8).
Jika kemudian saat ini muncul anak-anak muda Papua yang menginginkan berpisah dari NKRI, itu karena mereka belum paham sejarah. Mereka terprovokasi oleh ajakan-ajakan pihak-pihak yang memang menginginkan Papua terpisah dari NKRI. Termasuk ajakan negara-negara asing melalui hasutan pelanggaran HAM.
Bagi Herman, generasi muda Papua selayaknya menghargai keputusan para pendahulunya, para tokoh dan pahlawan Papua. Mereka harus paham dan tahu bahwa merebut Papua dari tangan Belanda tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Papua tetapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dengan darah dan air mata.
“Kita masyarakat Papua tidak bisa menutup mata, bahwa dalam perjuangan rakyat Papua melepaskan diri dari Belanda, tokoh dan pahlawan dari wilayah lain mengambill bagian secara aktif,” tambah Hans Papare M.Sos MM, Ketua DPC BMP Kabupaten Waropen.
Hans yang juga putra pejuang Papua Silas Papare mengaku pernah menjadi tokoh Organisasi Papua Merdeka selama 7 tahun. Dalam masa tersebut ia merasa menyesal karena telah berhianat terhadap orangtua, pahlawan Papua, juga pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Karena itu, Hans yang kini sudah menyadari kekeliruannya mengajak masyarakat Papua utamanya generasi muda untuk bahu membahu saling bergandengan tangan untuk tetap menyatukan diri dengan NKRI.
Kalaupun ada persoalan seperti belum meratanya pembangunan, masyarakat Papua bisa melakukannya melalui cara-cara lain. Misalnya meminta otonomi khusus Papua dilakukan tidak hanya sampai Kabupaten tetapi juga kecamatan atau distrik. Lalu moratorium pemekaran wilayah harus dihapuskan dan pemerintah mempercepat rencana pemekaran wilayah Papua.
Hans mengakui selama pemerintahan 7 presiden, Papua selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Bahkan saat ini perhatian tersebut sudah dilakukan lebih serius lagi dengan dibangunnya kota-kota ditengah pegunungan, jalan tembus ditengah hutan dan berbagai infrastruktur lainnya.
“Papua tidak lagi dipandang sebelah mata. Perhatian pemerintah untuk membangun Indonesia timur kini semakin besar. Dan kita masyarakat Papua sangat tersanjung,” tambahnya.
Ia berharap dengan rencana pembangunan yang sedemikian gencar dan masif, Papua bisa mengejar ketertinggalan dari wilayah lain yang memang sudah lebih dulu bergabung dengan NKRI.
