31.5 C
Jakarta

Fraksi PAN DPR Tegas Tolak Pembangunan Gedung-Apartemen DPR

Must read

Perpres Investasi Miras Dicabut, MUI Tunggu Salinan Tertulisnya

JAKARTA, MENARA62.COM  - Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan mengapresiasi langkah pencabutan Lampiran Perpres mengenai investasi Miras oleh Presiden Joko Widodo. MUI menunggu salinan tertulis...

PPG FKIP UMS Jalani Asesmen Akreditasi untuk Pertama Kalinya Secara Online

    PABELAN, MENARA62.COM-Program Profesi Guru (PPG) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta (FKIP UMS) menjalani asesmen lapangan secara online pada Jumat-Sabtu (26-27/2/21). Asesmen...

Kajian Bulanan UMS: Prof Din Syamsudin Sampaikan 7 Aspek Islam Wasathiah. Begini Penjelasannya

  PABELAN, MENARA62.COM-Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005 - 2015 , Prof. Din Syamsudin kembali menjadi pembicara di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), pada Kamis (25/2/21). Kali...

Sinergi Perguruan Tinggi dengan Industri Penting untuk Kedaulatan Teknologi

BANDUNG, MENARA62.COM – Era disrupsi akan menyebabkan 23 juta pekerjaan hilang karena tergantikan oleh mesin, robot, dan sistem automasi. Namun, di sisi lain akan...

JAKARTA, MENARA62.COM — Fraksi PAN DPR menegaskan menolak rencana pembangunan gedung baru DPR dan apartemen yang digunakan untuk tempat tinggal anggota DPR, karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

“Kami menolak pembangunan apartemen karena tidak berpihak kepada rakyat,” kata Sekretaris Fraksi PAN DPR, Yandri Susanto, dalam konferensi pers di Gedung Nusantara I, Jakarta, Jumat (18/8/2017), seperti dilansir Antara.

Dia menjelaskan, kata “apartemen” saja sudah mencerminkan ketidakberpihakan kepada rakyat dan kata-kata itu disandingkan dengan hal-hal yang mewah.

Menurut ketua DPP PAN itu, masalah ketidakhadiran anggota DPR dalam banyak rapat dan kerja legislasi tidak maksimal, bukan karena permasalahan tempat tinggal anggota DPR.

“Misalnya rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, banyak yang tidak ditempati anggota DPR sehingga masalah ketidakhadiran dan penurunan produk legislasi harus dilihat secara komprehensif agar tidak menyakiti hati rakyat,” ujarnya.

Sementara itu menurut dia, terkait rencana pembangunan gedung baru DPR, lebih baik dibatalkan karena kondisi keuangan negara tidak memungkinkan.

Dia menilai lebih baik dilakukan renovasi daripada membangun gedung baru karena dananya tidak terlalu besar sehingga DPR harus mendengarkan aspirasi rakyat, jangan memutuskan sepihak.

“Tanya dahulu kepada rakyat bagaimana responnya, jangan memutuskan hanya dari versi DPR saja. Ada tujuh proyek DPR namun kalau keuangan negara tidak memungkinkan maka tidak perlu,” ujarnya.

Yandri mengatakan biarkan Badan Urusan Rumah Tangga DPR bekerja namun keputusan akhir ada di Badan Musyawarah DPR yang di dalamnya ada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR.

Selain itu menurut dia, pimpinan DPR harus melibatkan pimpinan fraksi-fraksi untuk membahas isu-isu sensitif misalnya terkait tujuh proyek DPR.

“Kalau para pimpinan fraksi mayoritas menolak maka BURT DPR tidak perlu melanjutkan pembahasannya. Kami akan sampaikan sikap di Rapat Paripurna,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Anton Sihombing, mengatakan, anggaran pembangunan gedung baru DPR diperoleh secara bertahap misalnya di 2018 sebesar Rp500 miliar dari total anggaran DPR di tahun tersebut Rp5,7 triliun.

“Anggaran itu kan bertahap yang sudah didapat Rp5,7 triliun kemarin itu sudah ada Rp500 miliar untuk anggaran,” kata Sihombing, di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (14/8).

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan selain membangun gedung baru, DPR juga mewacanakan untuk membangun alun-alun demokrasi, perpustakaan hingga museum parlemen.

Rencana itu, menurut dia, di luar dari anggaran yang akan digunakan untuk membangun gedung baru DPR misalnya alun-alun demokrasi dapat digunakan sebagai tempat representatif bagi masyarakat yang ingin melaksanakan unjuk rasa.

“Tapi nanti kita tambah lagi untuk pembangunan alun-alun, perpustakaan terus museum. Misalnya di London, Inggris ketika masyarakat menyampaikan aspirasi ada tempat tersendiri, tidak seperti di sini ketika demo terjadi kemacetan,” katanya.

Anton mengatakan pembahasan RAPBN 2018 baru akan dilakukan setelah pembacaan nota keuangan pada 16 Agustus 2017, sehingga setelah itu baru bisa dipastikan DPR memperoleh anggaran Rp5,7 triliun atau tidak.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Perpres Investasi Miras Dicabut, MUI Tunggu Salinan Tertulisnya

JAKARTA, MENARA62.COM  - Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan mengapresiasi langkah pencabutan Lampiran Perpres mengenai investasi Miras oleh Presiden Joko Widodo. MUI menunggu salinan tertulis...

PPG FKIP UMS Jalani Asesmen Akreditasi untuk Pertama Kalinya Secara Online

    PABELAN, MENARA62.COM-Program Profesi Guru (PPG) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta (FKIP UMS) menjalani asesmen lapangan secara online pada Jumat-Sabtu (26-27/2/21). Asesmen...

Kajian Bulanan UMS: Prof Din Syamsudin Sampaikan 7 Aspek Islam Wasathiah. Begini Penjelasannya

  PABELAN, MENARA62.COM-Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005 - 2015 , Prof. Din Syamsudin kembali menjadi pembicara di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), pada Kamis (25/2/21). Kali...

Sinergi Perguruan Tinggi dengan Industri Penting untuk Kedaulatan Teknologi

BANDUNG, MENARA62.COM – Era disrupsi akan menyebabkan 23 juta pekerjaan hilang karena tergantikan oleh mesin, robot, dan sistem automasi. Namun, di sisi lain akan...

DJSN Yakin BPJAMSOSTEK Mampu Wujudkan Jaminan Sosial yang Berkualitas

JAKARTA, MENARA62.COM - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyerahkan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 kepada Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi...