MALANG, MENARA62.COM – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Malang Raya, Jawa Timur menolak kebijakan pemerintah menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengurusan Surat Kendaraan Bermotor. Kenaikan ini akan semakin membebani rakyat Indonesia.
Demikian ditandaskan Fajrin Fadillah, ketua bidang Hikmah PC IMM Malang, Jawa Timur dalam rilisnya yang dikirim ke redaksi menara62.com, Sabtu (7/1/2017). Kenaikan tersebut, khususnya BBM, adalah realisasi dari rencana kenaikan pada tahun sebelumnya yang ditunda setelah mendapatkan tentangan keras dari berbagai kalangan.
Kenaikan harga BBM kali ini merupakan kenaikan yang keempat kalinya selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni pada 17 November 2014, 28 Maret 2015, 1 Oktober 2015, dan 5 Januari 2017. “Kenaikan tersebut akibat langsung dari dominasi Imperialisme yang terus melakukan monopoli atas tanah, bahan mentah dan sumber daya alam di Indonesia, termasuk monopoli atas sumber daya energi dan mineral,” kata Fajrin.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kenaikan harga kebutuhan pangan tidak lepas dari intervensi kapitalisme monopoli yang memaksa pemerintah untuk melakukan penghapusan subsidi bagi rakyat. Karena itu, intervensi kapitalisme monopoli harus dihentikan agar tidak menyengsarakan rakyat.
Lebih lanjut Fajrin mengatakan seluruh kebijakan anti rakyat dan anti nasional tersebut, secara politik terletak di tangan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Jusuf Kalla dan kapitalis birokrat di bawahnya. “Itulah mengapa kapitalisme birokrat merupakan musuh rakyat yang harus dilawan karena menjadi gerbang legitimasi politik dan hukum bagi imperialisme dan feodalisme secara sah mencekik nasib rakyat Indonesia,” tandas Fajrin.
Penulis : Heri Purwata
