JAKARTA, MENARA62.COM – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan menawarkan pembangunan transit oriented development (TOD) atau stasiun LRT Jabodebek terintegrasi kepada pihak swasta. Berdasarkan hasil konsultasi dengan PricewaterhouseCoopers (PwC), proyek kereta ringan itu tidak harus sepenuhnya dibiayai negara. Namun, bisa melibatkan swasta.
Ia menyebut salah satu potensi yang bisa dikembangkan swasta adalah proyek pengembangan TOD yang konsepnya menggabungkan tata kota dengan angkutan massal.
“Kami memikirkan agar swasta dilibatkan lebih banyak sehingga TOD itu akan dibuat semacam ToR (terms of reference) lelang kepada swasta,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Senin (31/7).
Perseroan Terbatas (PT) KAI sebagai operator dan investor proyek LRT Jabodebek, lanjut Budi, juga mengusulkan agar rute kereta ringan itu diperpanjang hingga Bogor. Akses LRT Jabodebek menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembang karena aksesibilitas yang terjamin.
“Sampai Bogor ini kita harap juga biayanya bisa lebih murah. Kita ingin swasta ‘sharing’ (berbagi) karena mereka akan mendapat manfaat aksesibilitas bagus,” katanya.
Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Budi Harto menegaskan bahwa pelibatan swasta dalam pembangunan TOD LRT Jabodebek setelah mengklaim akan melakukan pembangunan.
Meski belum ada yang mengajukan proposal, Budi mengaku akan segera melelang proyek seluas 50 hektare tersebut.
“Belum ada yang mau melamar. Akan tetapi, akan segera ditenderkan,” pungkasnya.
