JAKARTA, MENARA62.COM – Pemerhati Pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji menilai, belum ada langkah strategis baru yang diambil pemerintah menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan penderita Covid-19.
Bahkan dia berpendapat, sejak Maret 2020 mulai dilaksanakan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh), tidak ada upaya yang signifikan untuk membenahi kualitas PJJ daring. Tidak ada pelatihan guru secara masif, pendampingan orang tua, dan stimulasi belajar untuk peserta didik.
“Kemendikbud memilih untuk menghakimi bahwa PJJ daring pasti hasilnya buruk, dan sudah beberapa kali memaksakan buka sekolah terbukti dengan adanya tiga SKB 4 Menteri tentang pembelajaran tatap muka,” ujar Indra dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertema Hardiknas dan Tantangan Merdeka Belajar di Tengah Pandemi yang digelar Koordinator ikmat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI, Senin (3/5/2021).
Lebih lanjut Indra menilai, pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebenarnya tidak selalu menghasilkan learning loss atau kehilangan kemampuan belajar. PJJ jika dilakukan dengan benar, menurut Indra, bisa menghasilkan dampak positif bagi perkembangan anak.
“PJJ dapat disimpulkan sebagai cara yang paling tepat dalam mendidik anak-anak kita dalam kondisi ini. Sayangnya, banyak pihak di Indonesia, dimotori oleh Kemendikbudristek sendiri, sudah menghakimi bahwa belajar daring itu menimbulkan learning loss,” kata Indra.
Sementara, anggota MPR dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, berpendapat bahwa pandemi Covid-19 ini membuka mata setiap orang bahwa dunia pendidikan Indonesia masih banyak menghadapi masalah. Sekolah di Tanah Air, jelasnya, masih menghadapi soal sanitasi, akses internet, akses siaran TV, dan kelengkapan sarana.
“Dengan terungkapnya sejumlah kondisi riil sektor pendidikan nasional, para pemangku kepentingan seharusnya bisa membuat program yang lebih tepat sasaran”, kata Syaeful.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan harus segera dilakukan asesmen menyeluruh terhadap sejumlah program Pendidikan Nasional agar terjadi penyesuaian terhadap kondisi aktual masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini.
“Program Merdeka Belajar memang harus kita gaungkan, tetapi harus dilakukan juga sejumlah penyesuaian dengan perkembangan kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat.
Menurut Lestari, gagasan dan gerakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek sebaiknya melakukan refocusing terhadap beberapa isu antara lain infrastruktur dan teknologi; kebijakan, prosedur, dan pendanaan; kepemimpinan, masyarakat, dan budaya; serta kurikulum, pedagogi, dan asesmen.
Di era digital seperti saat ini, lanjut Indra Charismiadji, pendidikan perlu memanfaatkan digitalisasi yang ada. Sudah waktunya anak Indonesia dididik menjadi sumber daya manusia yang unggul di era digital.
Dirinya berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dari komunitas digital itu mampu membawa generasi penerus bangsa melek literasi digital, budaya, dan ilmu pengetahuan.
“Sungguh ironis, karena saat ini era digital dan telah waktunya anak Indonesia dididik menjadi SDM unggul era digital,” tandas Indra Charismiadji
