JAKARTA, MENARA62.COM – Pemerintah pada tahun 2019 ini akan melakukan intervensi gizi pada 160 kabupaten/kota dengan kasus stunting tinggi di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2018 yang mencapai 100 kabupaten/kota.
Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dr Kirana Pritasari mengatakan penanggulangan kasus stunting di 160 kabupaten/kota ini akan melibatkan sektor lain termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta.
“Jadi seluruh sektor terkait termasuk pemerintah daerah harus terlibat. Koordinasi dan sinergi ini sangat penting agar hasilnya lebih optimal,” kata Dirjen pada temu media terkait Hari Gizi Nasional ke-59, Jumat (18/1).
Koordinasi tersebut misalnya Kemenkes fokus pada penanganan gizinya, Kementerian PUPR fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan sanitasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan fokus pada pendidikan anak usia dini, BKKBN fokus pada program keluarga berencana dan lainnya.
Intervensi penanganan gizi dan stunting tersebut lanjut Dirjen saat ini hanya akan dilakukan di daerah dengan kasus stunting yang tinggi serta pemerintah daerah memiliki komitmen baik termasuk penyediaan sarana prasarana.
Jumlah kabupaten-kota yang akan diintervensi program dari pusat diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dimana tahun 2020 diharapkan bisa menjangkau 390 kabupaten/kota. Sehingga pada 2021 intervensi sudah bisa dilakukan pada 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
“Taregtnya 2021 kita sudah selesai dengan masalah gizi ini, makanya akan terus kita pacu,” lanjutnya.
Program intervensi gizi ini diakui tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah tetapi juga melibatkan sector swasta. Dimana saat ini banyak sector swasta yang memiliki program-program penanganan gizi dan stunting.
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 diperoleh angka stunting sebesar 30,8%. Hal ini menunjukkan bahwa masalah stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena masih di atas ambang batas 20%.
Demikian juga dengan meningkatnya angka anemia pada ibu hamil sebesar 48,9% (Riskesdas, 2018) dari yang sebelumnya 37,1% (Riskesdas, 2013). Masalah tersebut berhubungan dengan fakta yang menunjukkan 70-80% ibu hamil belum tercukupi konsumsi energi dan proteinnya (Studi Diet Total, 2014).
Untuk mengoptimalkan upaya perbaikan gizi Kementerian Kesehatan melalui Program Indonesia Sehat melakukan Pendekatan Keluarga yang difokuskan pada 4 prioritas yaitu percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), perbaikan gizi khususnya penurunan prevalensi stunting, serta penurunan penyakit menular dan tidak menular.
Pendekatan keluarga dilakukan sebagai strategi perubahan perilaku yang dimulai dari keluarga dan masyarakat dalam penerapan gizi seimbang. Hal itu dilakukan dengan mengedepankan konsumsi ikan, sayur dan buah, serta pengenalan terhadap risiko penyakit.
