BANDUNG, MENARA62.COM– Kemajuan teknologi digital di era digitalisasi telah mengubah pola pikir maupun pola tindak. Tetapi Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram berharap perencanaan wilayah dan kota ke depan tetap pro kepada koperasi dan UKM.
“Artinya, simpul-simpul distribusi jasa dan produk harus benar-benar berbasis koperasi dan UKM. Jangan sampai dengan adanya jasa berbasis digital, kemudian produk-produk UKM menjadi tersingkirkan,” kata Agus dalam Seminar Nasional bertema ‘Perencanaan Wilayah dan Kota di Era Digital’, sekaligus Reuni dan Perayaan ulang tahun program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institute Teknologi Bandung (ITB) ke 35 tahun, Sabtu (23/9/2017).
Acara tersebut juga menampilkan pembicara Wakil Rektor ITB Bidang Keuangan, Perencanaan, Pengembangan Wawan Gunawan A. Kadir, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail, Guru Besar Universitas Andalas Fashbir Noor, Peneliti Big Data Ibnu Syabri, dan Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Yogyakarta Ni Made Dwipanti.
Agus mengakui, bahwa pemerintah belum maksimal mengontrol aktivitas usaha di dunia maya, tentang produk mana saja yang dijual. Maka dari itu, para UKM harus lebih kompetitif dan memiliki daya saing yang lebih kuat di era digital seperti saat ini.
“Misalnya dengan memberikan sertifikasi dan standarisasi produk. Sehingga di dalam perkembangan wilayah dan kota ini, UKM bisa mengantisipasi dengan lebih adaptatif. Karena jika di era digital seperti ini, kemudian UKM masih menggunakan pola konvensional, maka dia akan tereliminir secara pelan-pelan,” jelasnya.
Untuk itu, Agus mengharapkan, agar UKM dapat berkembang ke arah digital, khususnya UKM yang berbisnis di wilayah perkotaan. Karena  UKM saat ini sudah tidak lagi ketergantungan terhadap ruang, waktu dan jarak.
“Jadi, walaupun di dalam ruang yang kecil, mereka bisa memiliki usaha dengan adanya teknologi digital, dan UKM juga harus mampu mengantisipasi perkembangan wilayah dan kota yang semakin cepat. Dengan adanya Smart City itu, maka UKM juga harus smart,” harap Agus.
Hingga saat ini, Kemenkop dan UKM juga terus melakukan sosialisasi guna menunjang percepatan UKM menuju digital. Salah satunya yaitu dengan menggelar pelatihan, seperti pelatihan e-commerce dan penggunaan teknologi digital dalam usaha. Upaya percepatan tersebut juga dimaksudkan agar kedepan, UKM sudah maksimal dalam berbisnis dengan memanfaatkan teknologi digital.
Namun Agus mengeluhkan sikap pengelola wilayah dan kota yang sudah jarang berkomunikasi dengan masyarakat dalam perencanaan wilayah dan kota.
“Karena planning process itu butuh komunikasi langsung. Artinya, dia terjun ke masyarakat. Tetapi karena ini eranya digital, maka komunikasi langsung juga bisa dilakukan tanpa face to face,” keluhnya.
Maka, menurut Agus, UKM harus memikirkan masa depan usahanya dengan perkembangan wilayah dan kota. Bahwa kedepan, akses untuk berbisnis akan jauh lebih mudah dengan adanya digital dan transportasi baru yang akan mempercepat proses distribusi produk.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, juga mengakui cepatnya kemajuan teknologi digital yang sulit dicegah.
“Ini yang disebut dengan era disruptif. Disruptif ini berarti mengganggu, mengubah sesuatu dengan cara yang tidak pelan-pelan. Era disruptif ini melanda seluruh gelombang dunia. Bukan hanya kita Indonesia, tetapi seluruh dunia,” kata Ismail.
Kemudian Wakil Rektor ITB Bidang Keuangan, Perencanaan, Pengembangan Wawan Gunawan A. Kadir juga mengatakan, bahwa pihaknya tengah mempersiapkan kurikulum terbaru untuk mahasiswa ITB, mengingat cepatnya perubahan dan kemajuan teknologi di era digital.
“Era digital ini merupakan hal menarik yangbterus menjadi perbincangan, baik di Indonesia maupun di dunia internasional,” ucap Wawan dalam sambutannya yang sekaligus mewakili Rektor ITB.(Agus Y)
