JAKARTA, MENARA62.COM– Perguruan tinggi hukum perlu melakukan harmonisasi visi, misi, tujuan, dan profil lulusan. Ini diperlukan demi capaian pembelajaran kurikulum Program Studi Hukum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) lebih mudah dicapai.
“Jika harmonisasi telah dicapai, kita juga dapat melakukan pertukaan dosen tanpa kendala. Sebab visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi sudah seragam,” kata Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum Indonesia (APPSIHI) Dr. Jawade Hafidz, SH, MH didampingi Ketua Program Studi S3 Universitas Borobudur Jakarta Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM di sela-sela Lokakarya Prodi Hukum Indonesia, Selasa (22/8).
Menurut dia, saat ini materi ajar di perguruan tinggi antar daerah masih sangat beragam. Kondisi ini akan membuat para pengajar yang akan mengajar dari daerah satu dengan daerah lainnya seringkali menemui kendala. Misalnya, dosen dari Sulawesi yang akan mengajar di Jakarta atau sebaliknya tidak akan lagi menemui masalah jika visi dan misi perguruan tinggi sudah seragam.
“Para dosen juga akan lebih mudah menyiapkan materi ajar jika kurikulum yang menjadi pegangan telah diseragamkan,” tambah Jawade yang dalam lokakarya ini dimoderatori Prof. Dr. Hj. Melia Ismelina Farma Rahayu, SH, Mhum dosen Universitas Islam Bandung.
Sementara itu Ketua Prodi S3 Universitas Borobudur Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM mengaku senang adanya lokakarya yang dilakukan APPSIHI. Sebab jika tujuan lokakarya tercapai maka kualitas lulusan perguruan tinggi satu dengan lainnya relatif lebih seragam.
“Ini akan membuat para lulusan dari berbagai daerah yang lebih kompetetitif. Sebab perusahaan yang tengah mencari calon karyawan akan lebih yakin perguruan tinggi manapun yang mereka ambil kualitasnya akan relatif sama,” tambah Faisal.
