JAKARTA, MENARA62.COM – Perum BULOG menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim sebagai langkah konkret memperkuat sinergi dalam mendukung pengembangan sektor pangan daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur pasca panen di wilayah tersebut.
Penandatanganan MoU bertajuk “Pembangunan Infrastruktur Pasca Panen Perum BULOG di Kabupaten Muara Enim” ini dilakukan di Jakarta, Senin (27/10), oleh Direktur Utama Perum BULOG yang diwakilkan kepada Direktur Pengadaan Perum BULOG bersama Bupati Muara Enim.
Kolaborasi ini menjadi wujud nyata komitmen BULOG dan Pemkab Muara Enim untuk membangun ekosistem pangan yang tangguh melalui penguatan infrastruktur penanganan hasil panen. Dalam kerja sama tersebut, Pemkab Muara Enim berencana melakukan hibah barang milik daerah berupa tanah yang akan digunakan oleh Perum BULOG untuk pembangunan infrastruktur pasca panen beserta fasilitas penunjang lainnya.
Direktur Pengadaan Perum BULOG, Prihasto Setyanto menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi BULOG dalam meningkatkan kapasitas pasca panen dan memperkuat peran perusahaan dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas pangan nasional.
“Melalui kerja sama ini, Perum BULOG bersama Pemerintah Kabupaten Muara Enim berupaya membangun fondasi yang kuat bagi pengelolaan hasil panen yang lebih efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan,” ujarnya di sela penandatanganan MoU.
Pembangunan infrastruktur pasca panen di Kabupaten Muara Enim ini diharapkan dapat menjadi contoh sinergi positif antara BUMN dan pemerintah daerah dalam memperkuat rantai pasok pangan nasional. Ke depan, fasilitas tersebut akan berperan penting dalam mendukung program swasembada pangan, sekaligus mendorong kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan.
Dengan terjalinnya kerja sama ini, Perum BULOG menegaskan komitmennya untuk terus hadir di seluruh lini rantai pangan — mulai dari penyerapan hasil panen petani, pengelolaan cadangan pangan, hingga penguatan infrastruktur pendukung — guna memastikan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.*
