JAKARTA, MENARA62.COM– Presiden Joko Widodo yakin Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dapat merampungkan pembagian sembilan juta sertifikat tanah pada 2019.
“Kenyataannya kalau memang kita punya tekad yang kuat dan niat yang benar, rampung. Dan nanti menginjak ke 2019, maka sembilan juta rampung,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun 2018 seperti dikutip dari Antara, Rabu (10/1/2018).
Menurut Presiden, Kementerian Agraria telah menargetkan pembagian tujuh juta sertifikat tanah pada 2018 direncanakan selesai sebelum pergantian tahun.
Presiden juga meyakini target sertifikasi seluruh bidang tanah di Indonesia akan rampung pada 2025.
“Tadi yang nawar kok Pak Menteri, 2023 akan rampung, saya catet,” ujar Presiden menjelaskan kemajuan target waktu pembagian seluruh sertifikat bidang tanah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Kepala Negara mengatakan pemerintah mengejar target pemerataan pembagian sertifikat tanah untuk mengurangi ketertinggalan perekonomian dari negara lain.
Menurut Presiden, pemerintah berupaya melaksanakan program agraria dan redistribusi tanah yang selama ini belum tercapai.
Jokowi mengeluhkan masih ada rakyat yang merasakan ketimpangan manfaat bidang tanah.
“Ada yang menguasai hak guna usaha (HGU) berjuta hektare tapi sebagian rakyat masih tidak dapat akses tanah untuk menopang kehidupan,” tegas Presiden.
Presiden mengatakan reforma agraria dan redistribusi tanah harus menjadi perhatian Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Saya minta 2018 BPN siapkan redistribusi tanah yang mengarah kepada HGU. Yang tidak mengajukan perpanjangan dinyatakan sebagai tanah terlantar dan jadi tanah cadangan negara,” ujar Presiden.
