JAKARTA, MENARA62.COM– Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi program yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar pada 2017. Dari total anggaran Kementerian Kesehatan senilai Rp58,3 triliun, sebanyak Rp25,5 triliun atau 43,8 persen diantaranya untuk pembiayaan program JKN.
Sisanya, Rp17 triliun (29,17 persen) untuk program pembinaan pelayanan kesehatan, Rp4,6 triliun (7,91 persen) untuk program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan, Rp3,4 triliun (5,78 persen) untuk program kefarmasian dan alat kesehatan Rp2,8 triliun (4,85 persen) untuk program dukungan manajemen, Rp2,4 triliun (4,18 persen) untuk program pencegahan dan pengendalian penyakit, Rp1.7 triliun (2,88 persen) untuk program pembinaan kesehatan masyarakat, sebanyak Rp740 miliar (1,27 persen) untuk program penelitian dan pengembangan kesehatan dan Rp96,4 miliar (0,17 persen) untuk program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur.
Menkes Nila F Moeloek dalam keterangannya mengatakan hingga akhir 2017, jumlah penduduk yang sudah masuk menjadi peserta JKN mencapai 187 juta jiwa. Dimana 92,3 juta jiwa adalah penerima bantuan iur (PBI) dengan anggaran mencapai Rp25,4 triliun.
“Program JKN terus bertambah pesertanya, tentu ini mengharuskan pemerintah meningkatkan kualitas layanan,” kata Menkes.
JKN diakui Menkes telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Ini dapat dilihat dari tren total pemanfaatan JKN/KIS yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Tahun 2014 sebesar 92,3 juta orang, tahun 2015 sebesar 146,7 juta orang, tahun 2016 sebesar 192,9 juta orang, dan pada Oktober 2017 sebesar 182,7 juta orang.
Pemanfaatan JKN/KIS yang dimaksud meliputi pemanfaatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas, dokter, praktek perorangan/klinik pratama, pemanfaatan di poliklinik rawat jalan rumah sakit, dan pemanfaatan pada rawat inap rumah sakit.
