JAKARTA, MENARA62.COM– Sebanyak 85 pejabat dilingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dimutasi. Acara pelantikan para pejabat tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty, Senin 27/03/2017).
Dalam sambutannya, Surya mengatakan bahwa mutasi dan promisi jabatan dalam satu instansi pemerintah adalah hal yang biasa dilakukan.
“Mutasi merupakan upaya untuk menata kembali para pejabat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan melakukan penempatan sesuai dengan kompetensi. Sedang promosi dilakukan dalam rangka mengisi jabatan yang kosong karena ditinggalkan oleh pejabat terdahulu, yang telah memasuki batas usia pensiun (BUP) atau meninggal dunia,” papar Surya.
Mutasi bagi para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan BKKBN dilakukan berdasarkan hasil penilaian oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Sementara itu, para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang dipromosikan adalah hasil seleksi terbuka sederhana.
Adapun 85 pegawai ASN BKKBN yang dilantik terdiri atas 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 24 Pejabat Administrator dan 51 Pejabat Pengawas. Selain itu 3 orang pegawai ASN BKKBN diambil sumpahnya.
Surya mengingatkan pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pada tahun 2017 akan segera memasuki Triwulan II (bulan April-Juni). Untuk itu,  jajaran BKKBN harus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjabarkan arah kebijakan dan strategi Program KKBPK ke dalam berbagai kegiatan prioritas di seluruh tingkatan wilayah.
“BKKBN tidak dapat menyelenggarakan Program KKBPK sendirian. Karena itu, seluruh jajaran BKKBN harus memperkuat kemitraan dan meningkatkan sinergi kegiatan Program KKBPK bersama mitra kerja terkait, khususnya di Kampung KB dan daerah legok,” tambah Surya.
Menurutnya jika Program Kampung KB ini berhasil, maka dampak keberhasilan program ini akan sangat luas, meliputi peningkatan kehidupan sosial masyarakat, pola berpikir, keamanan, kesejahteraan keluarga, dan sebagainya. Karena itu, Program Kampung KB menjadi program prioritas BKKBN sehingga harus mendapatkan perhatian dan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan BKKBN.
BKKBN sendiri akan menyelenggarakan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 pada pertengahan tahun. SDKI merupakan tolok ukur untuk mengetahui keberhasilan pencapaian Program KKBPK selama lima tahun terakhir.
“Kita berharap pelaksanaan SDKI 2017 tersebut akan berjalan dengan lancar. Dan segala upaya yang telah kita lakukan dalam pelaksanaan Program KKBPK selama lima tahun terakhir akan mencapai sasaran yang kita inginkan, terutama penurunan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) secara nasional, setelah dua SDKI terdahulu (tahun 2002-203, 2007, dan 2012) menunjukkan TFR Indonesia tertahan pada angka 2,6 anak per wanita,” tutup Surya.
