JAKARTA, MENARA62.COM – Komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul masih rendah. Terbukti dengan minimnya anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh daerah dari APBD yang ada.
“Saya menyisir ternyata 99 persen pemerintah daerah belum memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan SDM unggul. Ini bisa dilihat dari rendahnya alokasi anggaran pendidikan,” kata Pengamat Pendidikan STEAM, Indra Charismiaji, di sela Rembug Pendidikan bertema Prioritas Program Pendidikan dan Kebudayaan Nasional hasil kerjasama Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, NU Circle, dan Gernas Tastaka, Ahad (10/11/2019).
Padahal alokasi anggaran pendidikan 20 persen merupakan amanat konstitusi dan bukan Permendibud. Sebagai amanah konstitusi tentu sifatnya mengikat semua pemerintah daerah.
Tetapi faktanya ada daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan hanya nol koma sekian persen dari APBD. Mereka cenderung menunggu anggaran dari pusat.
“Kan disitu artinya mereka diberi tanggung jawab untuk mengelola pendidikan, tapi hanya nunggu aja dari pemerintah. Tentu yang kami dorong ini ingin ada perubahan. Jangan sampai SDM unggul hanya retorika,” lanjut Indra.
Menurutnya, minimnya alokasi anggaran pendidikan yang disediakan oleh daerah menjadi bukti komitmen pemda yang rendah dalam hal pembangunan SDM unggul. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka pembangunan SDM unggul hanyalah retrorika belaka.
Indra memandang perlunya peningkatan sinergi antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam hal pembangunan sektor pendidikan. Dengan sinergi tersebut maka tidak akan ada lagi kasus saling lempar tanggungjawab terkait pembangunan sektor pendidikan.
“Kita ambil contoh kasus robohnya sekolah di Pasuruan. Ternyata daerah tersebut paling kecil alokasi anggaran pendidikannya, Cuma 6,6 persen dari APBD. Bagaimana mungkin membangun sekolah berkualitas dengan dana minim seperti itu,” kata Indra.
Dalam kasus robohnya sekolah di Pasuruan, Kemendikbud sendiri tidak bisa berbuat banyak. Karena anggaran pendidikan memang sudah dikirim ke daerah.
Selain itu, menurut Indra, pemerintah perlu menyusun blueprint atau cetak biru pembangunan pendidikan. Dengan bulebrint maka kontrol terhadap proses pembangunan pendidikan bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk masyarakat.
“Kalau punya blueprint itu kan enak. Kalau punya blueprint itu kan gampang. Ketahuan, ada sekian puluh sekolah rusak berat di kabupaten ini kota ini. Kita pantau terus, ada ngga perbaikan. Kalau ada datanya sekolah rusak bertahun-tahun tapi ngga ada perbaikan, pasti ambruk,” tukasnya.
Adanya cetak biru pendidikan, lanjut dia, juga dapat menyamakan visi misi pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, Indra mendorong agar pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun Kementerian Agama (Kemenag) dan lembaga lainnya, secara bersama-sama, merancang cetak biru pendidikan. Hal itu dikarenakan Indonesia sampai saat ini belum memiliki cetak biru atau rencana induk pendidikan.
Sementara itu Dewan Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti Pontjo Soetowo mengingatkan kebudayaan adalah pondasi penting dari proses pembangunan dan kehidupan sebuah bangsa. Seberapapun anggaran pembangunan pendidikan disiapkan, jika para pelakunya tidak berbudaya, maka hasilnya tidak akan optimal.
“Membangun dari segi ekonomi dan politik saja tidak akan selesai. Percuma miliaran hingga triliunan rupiah anggaran disediakan, jika pelakunya tidak berbudaya yang pada akhirnya melakukan korupsi,” tegas Pontjo.
Ia mencontohkan banyaknya pejabat daerah yang baru beberapa bulan dilantik menjadi kepala daerah, lalu ditangkap KPK karena kasus korupsi. Kasus tersebut terjadi karena oknum kepala daerah tidak memiliki budaya malu korupsi.
