JAKARTA, MENARA62.COM– Gempa yang mengguncang Jawa Barat bagian selatan pada Jumat (15/12/2017) mengakibatkan sedikitnya 2.935 unit bangunan rusak. Bangunan yang sebagian besar merupakan hunian warga, kini menunggu bantuan untuk direnovasi.
“Ada 451 rumah mengalami rusak berat, 579 rumah rusak sedang dan 1.905 rumah rusak sedang,” kata Sutopo Purwo Nugroho Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, dalam siaran persnya Minggu (17/12/2017).
Selain itu juga terdapat kerusakan 46 unit sekolah/madrasah, 38 unit tempat ibadah, 9 kantor, dan 4 rumah sakit dan puskesmas.
Berdasarkan data sementara, dampak gempa menyebabkan 4 orang meninggal dunia, 11 orang luka berat, dan 25 orang luka ringan serta 200 orang mengungsi di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
Gempa 6,9 SR tersebut diakui Sutopo sejauh ini tidak merusak sarana dan prasarana umum yang vital seperti jalan raya, jembatan, utilitas listrik, utilitas air minum, dan lainnya. Pendataan masih dilakukan. Diperkirakan jumlah kerusakan akan bertambah.
Adapun korban meninggal adalah Hj. Dede Lutfi (60) warga Ciamis tertimpa bangunan, Masiah (55) warga Ciamis yang terkena serangan jantung saat gempa, Aminah (80) warga Kota Pekalongan tertimpa bangunan roboh, dan Fatimah (34) warga Bantul yang jatuh saat gempa dan meninggal di rumah sakit. Korban meninggal telah dimakamkan. Pemerintah akan segera memberikan santunan duka cita.
Daerah yang paling parah mengalami kerusakan terdapat di 4 daerah yaitu Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Daerah ini paling dekat dengan episentrum gempa sehingga intensitas gempa dirasakan V-VI MMI (sedang hingga kuat).
Di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 1.362 unit rumah rusak terdiri dari 192 rumah rusak berat, 76 rumah rusak sedang, dan 1.094 rumah rusak ringan. Di Kabupaten Ciamis terdapat 759 rumah rusak yang terdiri 117 rumah rusak berat, 239 rumah rusak sedang, dan 403 rumah rusak ringan. Sedangkan di Kabupaten Pangandaran terdapat 320 rumah rusak yang meliputi 60 rusak berat, 75 rusak sedang, dan 185 rusak ringan.
Penanganan darurat terus dilakukan. Kepala BNPB Willem Rampangilei telah melakukan rapat koordinasi dengan para Kepala Daerah, BPBD, Kementerian Sosial, dan aparat setempat di Tasikmalaya dan Ciamis. Empat prioritas yang perlu ditangani adalah penambahan bantuan logistik, perbaikan pemukiman yang rusak, bantuan pendanaan, dan perbaikan kerusakan sarana prasarana umum.
Bantuan logistik dari BNPB akan diberikan kepada daerah yang telah menetapkan tanggap darurat. BNPB menyerahkan dana siap pakai Rp 250 juta kepada 4 daerah yang telah menetapkan tanggap darurat untuk operasional selama masa tanggap darurat. Untuk perbaikan pemukiman yang rusak akan dipenuhi melalui bantuan stimulan dana dari BNPB dengan masing-masing daerah terlebih dahulu melakukan verifikasi yang valid secara “by name by address” dan di-SK-kan oleh Kepala Daerah masing-masing. Langkah ini harus ditempuh sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana serta untuk menjamin terhadap kejelasan jumlah bantuan maupun siapa penerimanya.
