JAKARTA, MENARA62.COM – PKS melanjutkan kegiatan Silaturahmi Kebangsaan dengan elemen bangsa. Setelah sebelumnya silaturahmi dengan PPP dan Partai Demokrat, kali ini PKS melakukan silaturahmi dengan PDI Perjuangan.
Pada silaturahim yang digelar di Kantor DPP PDIP ini, rombongan PKS dipimpin Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, didampingi Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Ketua DPP Bidang Teknologi Informasi dan Lingkungan Hidup Mardani Ali Sera, Ketua DPP Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati, Ketua DPP Bidang Luar Negeri Sukamta, Ketua DPP Bidang Seni Budaya Ecky Awal Muharram, Ketua DPP Bidang Penguatan Jaringan Ekonomi Rofiq Hananto dan Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Antar Lembaga Moh Rozaq Asyhari.
Sedangkan DPP PDIP dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, didampingi Wakil Bendahara Rudianto Tjen, serta Wakil Sekjen yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto. Turut mendampingi Hasto, yakni jajaran Ketua DPP PDIP seperti Ahmad Basarah, Wiryanti Sukamdani, Hamka Haq, I Made Urip, Sukur Nababan. Selain itu, hadir Ketua Komisi IV DPR Sudin, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng.
Dalam kesempatan tersebut Anis Byarwati yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengatakan secara khusus, silaturahim dengan DPP PDIP ini membawa makna bahwa, sikap politik yang berbeda antara dua partai ini; PDIP-P yang ada di dalam pemerintahan, dan PKS yang meneguhkan diri sebagai oposisi, bukan berarti tidak bisa berdialog.
“PKS dan PDIP berbeda sikap politik. PDIP adalah partai pengusung pemerintah, dan PKS mengambil sikap sebagai partai penyeimbang. Kami menyambangi teman-teman PDIP di bulan Ramadhan ini untuk menunjukkan bahwa perbedaan sikap politik ini tidak berarti bahwa PKS tidak bisa berdialog dengan PDIP,” ujar Anis dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/4/2021).
Pada kesempatan ini, PKS menyampaikan pokok-pokok pikiran PKS mengenai dampak serius pandemi Covid-19 bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja, pelaku UMKM, dan masyarakat miskin. Inilah momentum bagi negara, agar hadir untuk meringankan beban rakyat
PKS juga mengusulkan agar pemerintah memberikan keringanan pajak bagi masyarakat menengah-bawah yang merupakan kelompok yang paling besar terdampak pandemic secara ekonomi, khususnya bagi pekerja, buruh, dan karyawan. Insentif pajak yang merupakan usulkan PKS ini berupa pembebasan pajak STNK roda dua dan pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk masyarakat berpenghasilan kurang dari 8 juta rupiah perbulan.
“Kedua insentif pajak ini sangat tepat sasaran karena memiliki target kelompok masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang menopang konsumsi masyarakat,” pungkas Anis.
