Oleh: Ashari, SIP
SEKOLAH gratis menjadi dambaan banyak orang. Meski sudah mulai dirintis dibanyak daerah, namun masih juga mengalami kendala di lapangan. Misalnya belum meratanya kebijakan ini ditingkat otoritas pelaksanaan di bawah. Pemerintah mencanangkan pendidikan gratis 9 tahun. Kemudian dicoba dinaikan menjadi 12 tahun. Artinya dari tingkat SD hingga SMA/SMK. Tuntas. Baru dibeberapa daerah kaya dan maju saja yang sudah bisa menerapkan pendidikan gratis 12 tahun ini. Sementara daerah lain masih terseok.
Untuk memback-up anggaran pendidikan gratis pemerintah membutuhkan dana Rp24 triliun. Angka tersebut belum seberapa jika dibandingkan dengan subsidi BBM yang mencapai Rp250 triliun, berkali-kali lipat dari anggaran pendidikan gratis. Padahal yang kita lihat subsidi BBM justru banyak dinikmati oleh orang-orang yang mampu/kaya.
Penerapan di sekolah-sekolah negeri, pendidikan gratis dengan mengandalkan anggaran BOS (Bosnas dan Bosda) ternyata berimplikasi kepada teman-teman yang berposisi GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang bekerja di sekolah negeri. Ketika sekolah negeri masih ada kesempatan untuk menarik iuran siswa, maka sedikit banyak mereka akan mendapatkan jatah untuk tambahan take home pay. Namun ketika sekolah hanya mengandalkan masukan dari BOS saja, maka praktis teman-teman di dua pos ini pemasukannya menjadi sangat terbatas.
Dilema memang. Disatu sisi senang dengan sekolah gratis, namun bagi penyelenggara di sekolah yang berstatus GTT/PTT juga ada harus digaji. Biasanya kepala sekolah mempunyai kebijakan internal, agar mereka dapat juga “bernafas lega” seperti teman-teman ASN. Dalam prakteknya guru GTT/PTT mempunyai peran yang tidak sedikit dalam turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Seberapapun mereka mempunyai andil bagi bangsa. Hanya karena nasibnya mereka belum dapat diangkat menjadi ASN. Maka konsep berbagi ini saya kira patut ditularkan. Sekian
*Guru SMP Muhammadiyah Turi Sleman DIY
