JAKARTA, MENARA62.COM– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan persoalan guru honorer tidak lepas dari moratorium pengangkatan PNS guru yang terjadi selama bertahun-tahun. Akibat moratorium tersebut terjadi kekurangan tenaga dalam jumlah yang cukup besar sehingga muncullah guru honorer sebagai solusi mengatasi kekurangan guru di sekolah.
Karena itu ke depan Mendikbud meminta agar setiap tahun ada formasi untuk pengangkatan guru PNS.
“Formasi ini penting setidaknya untuk menambal guru-guru yang memasuki masa pensiun, meninggal atau pindah tugas dan berhenti,” kata Mendikbud di sela diskusi pendidikan bertema Menata Guru dengan Sistem Zonasi: Mulai Dari Mana?, Senin (10/12).
Tahun 2018 misalnya, ada 42 ribu guru yang pensiun, meninggal atau pindah tugas. Lalu pada 2019 diprediksi akan ada 52 ribu guru memasuki masa pensiun.
“Jadi kita sudah punya proyeksi sampai 10 tahun ke depan. Ini bisa digunakan sebagai dasar untuk memetakan kebutuhan guru dan merencanakan pengangkatan guru,” lanjut Mendikbud.
Menurut Mendikbud, pengangkatan guru PNS bertujuan memperluas akses pendidikan, memenuhi kebutuhan guru setelah dibangunnya sekolah atau ruang kelas baru serta menggantikan guru yang pensiun, meninggal atau mengundurkan diri.
“Secara teori itu simpel. Tetapi sebenarnya penyelesaian soal guru ini harus melibatkan banyak pihak,” tambahnya.
Data pokok pendidikan mencatat terdapat 1.174.377 guru PNS yang bersertifikat, 308.888 guru PNS tetapi belum bersertifikat, 217.778 guru honrer bersertifikat serta 1,3 juta guru honorer belum bersertifikat.
Ke depan, penataan guru juga akan menyentuh masalah pembagian tugas guru. Dimana kepala sekolah dan pengawas sekolah tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai guru kelas. Kepala sekolah akan difokuskan pada tugas sebagai manajer sekolah.
Sebagaimana manajer di perusahaan, maka kepala sekolah memiliki tanggungjawab untuk mengelola kegiatan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya, memaksimalkan potensi dan sumber belajar yang ada serta memenej guru-guru yang ada.
