26.4 C
Jakarta

Tak Lagi Wajibkan Ekskul Pramuka, Menteri Nadiem Perlu Belajar Sejarah Kepanduan Indonesia

Baca Juga:

JAKARTA, MENARA62.COM – Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Budi Waseso berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tidak lagi mewajibkan Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Mengingat dalam sejarah, Pramuka merupakan organisasi kepanduan yang dibentuk oleh negara dan dikehendaki keberadaannya oleh negara melalui TAP MPR dan peraturan perundang-undangan.

“Kami sudah sampaikan sikap kepada Presiden dan Mendikbudristek terkait kebijakan tidak lagi mewajibkan ekskul Pramuka di sekolah-sekolah, termasuk menjelaskan bagaimana sebenarnya Pramuka dan apa dampaknya jika tidak lagi diwajibkan di sekolah-sekolah,” ujar Budi Waseso di sela Puncak Peringatan Hari Pramuka ke-63 di Lapangan Utama Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur pada Rabu (14/8/2024).

Menurut Budi Waseso, semestinya Menteri Nadiem harus belajar banyak tentang Gerakan Pramuka agar paham bagaimana peran strategis Pramuka terhadap pembentukan karakter generasi muda. Termasuk juga bagaimana sejarah berdirinya Pramuka.

Budi Waseso mengingatkan bahwa Pramuka adalah gerakan yang dibentuk berdasarkan Pancasila. “Saat pendiriannya, Presiden Soekarno menyatukan pandu-pandu yang jumlahnya sangat banyak dari berbagai organisasi, yang kemudian lahirlah Pramuka,” tegasnya.

Dalam perjalanan waktu, Pramuka kemudian juga menjadi organisasi yang paling tepat dan strategis untuk pembentukan karakter, integritas dan nasionalisme generasi muda. Melalui kegiatan dan program-progamnya, Pramuka terbukti mampu membentuk generasi yang berkualitas, berkarakter, beretika, bermoral dan memiliki adab yang baik.

Budi Waseso melihat di tengah perkembangan zaman seperti sekarang ini di mana media sosial sedemikian massif berkembang dengan berbagai dampak negatifnya, justeru keberadaan Pramuka jauh lebih dibutuhkan. Semestinya Pramuka justeru lebih diperkuat hingga anak-anak usia dini, bukan malah diberangus.

Senada juga disampaikan oleh Ketua Kwarda Jawa Timur Arum Sabil. Menurutnya Pramuka adalah kawah candradimuka bagi generasi unggul masa depan bangsa. “Semestinya Pramuka harus didukung oleh Kemendikbudristek bukan malah dilemahkan,” tegasnya.

Kebijakan yang tidak popular ini lanjut Arum Sabil dikhawatirkan akan memberikan kenangan buruk bagi generasi muda tentang sosok Menteri Nadiem. “Jangan sampai Pak Nadiem dikenang sebagai Menteri yang tidak peduli generasi muda, Menteri yang melumpuhkan Pramuka,” tegasnya.

Ia mengingatkan kecerdasan akademik memang penting, namun jauh lebih penting adalah moral, ahklak dan adab. “Dan ini semua ada pada Gerakan Pramuka,” katanya.

Kebijakan tidak lagi mewajibkan Pramuka di sekolah-sekolah diakui Ketua Kwarda Jawa Barat Atalia Ridwan Kamil merupakan kebijakan yang sangat mengecewakan. Mengingat pramuka dalah gerakan yang memberikan manfaat luar biasa baik bagi generasi muda maupun masyarakat luas pada umumnya.

“Sepuluh tahun lalu Pramuka mulai diwajibkan di sekolah-sekolah, lalu kami bentuk gugus depan-gugus depan. Kemudian sekarang Pramuka tidak lagi diwajibkan di sekolah. Kami sungguh sangat prihatin,” ujarnya.

Kekecewaan seluruh Kwarda maupun Kwarnas jelas Atalia tentu sangat beralasan. Karena melalui Gerakan Pramuka, generasi muda dalam hal ini pelajar bisa belajar bagaimana mencintai Tuhannya, bagaimana mencintai sesama dan bagaimana mencintai alam. “Kalau ada organisasi pengganti yang jauh lebih baik dari Pramuka, ya silakan. Tetapi say akita tidak ada gerakan atau organisasi sebagus Pramuka. Karena itu kami meminta tolong persoalan ini diperhatikan pemerintah,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi bangs aini semakin kompleks. Tidak hanya terkait isu globalisasi, pesatnya perkeembangan teknologi informasi, kesehatan dan lainnya. Guna mengantisipasi dampak negative dari perkembangan zaman seperti sekarang ini dibutuhkan upaya-upaya lebih masif untuk mendidik dan membentuk karakter generasi muda seperti yang selama ini dilakukan oleh Gerakan Pramuka.

Kwarnas Gerakan Pramuka sendiri telah melayangkan surat protes kepada Mendikbudristek Nadeim Makarim dua kali. Namun hingga saat ini surat protes tersebut belum mendapatkan respon langsung dari Menteri Nadiem. “Menterinya hanya menjelaskan melalui media yang saya kira juga tidak tegas,” kata Budi Waseso.

Untuk puncak peringatan Hari Pramuka ke-63 kali ini Kwarnas Gerakan Pramuka telah mengundang resmi Mendikbudristek. Namun ternyata Menteri Nadiem tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Padahal peserta upacara adalah para pelajar yang notabene berada dalam kepemimpinan Kemendikbudristek.

- Advertisement -
- Advertisement -

Terbaru!