Tanwir Muhammadiyah Hasilkan Resolusi Ambon

AMBON, MENARA62.COM—Tanwir Muhammadiyah pada Minggu (26/2/2017) siang ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tanwir ini menghasilkan resolusi Ambon yang dibacakan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah M Abdoel Mu’ti.

Berikut isi lengkap RESOLUSI AMBON tentang penguatan kedaulatan dan keadilan sosial:

Bismillahi al-Rahman al-Rahim
Dari Ambon, Negeri Para Raja, Sidang Tanwir Muhammadiyah menyampaikan Resolusi Penguatan Kedaulatan dan Keadilan sosial sebagai berikut:

1. Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia menegaskan tekad bahwa kemerdekaan adalah
   Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, modal politik, dan awal untuk mewujudkan cita-cita ideal menjadi
   bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kedaulatan dan keadilan sosial adalah
   azas, nafas, dan tujuan yang menggerakkan bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum,
   mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian dunia, dan mewujudkan keadilan sosial bagi
   seluruh rakyat Indonesia.
2. Kedaulatan berarti kemerdekaan, bebas dari belenggu perbuatan yang bertentangan dengan peri  kemanusiaan dan peri keadilan seperti penjajahan, penindasan, tirani, dan dominasi baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan bangsa lain. Kedaulatan berarti kemandirian menentukan nasib sendiri dalam sistem pemerintahan, hukum, politik, kebudayaan, dan kepribadian yang konstitusional. Kedaulatan adalah ketahanan, kemampuan mengelola dan mempertahankan negara, menjaga keutuhan wilayah daratan dan lautan, mengolah sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengembangkan potensi sumberdaya insani tanpa diskriminasi, dan membentuk karakter bangsa yang kuat berdasarkan nilai-nilai spiritual, moral agama, sosial dan peradaban utama.
3. Keadilan sosial berarti pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. Keadilan sosial berarti pemerataan kesejahteraan secara proporsional bagi seluruh rakyat, siapapun dan dimanapun mereka berada dengan tetap memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, kesempatan yang terbuka bagi yang mau bekerja, pemihakan kepada yang lemah, dan perlindungan bagi yang tidak berdaya. Keadilan sosial berarti keseimbangan, tidak adanya ketimpangan yang menganga, dan dominasi oleh mereka yang digdaya.
4. Cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan dan keadilan masih memerlukan perjuangan panjang dan komitmen yang tinggi oleh semua pihak baik Pemerintah, partai politik, masyarakat madani, dan seluruh komponen bangsa. Semua pihak menyadari bahwa saat ini kedaulatan bangsa dalam pertaruhan dan seringkali dipertaruhkan oleh berbagai kelompok kepentingan yang dengan tamak sengaja menggerus pranata hukum, menguras kekayaan alam dan menggusur rakyat kecil demi mendapatkan tahta kekuasaan dan nafsu duniawi. Kesenjangan sosial yang terbuka antar kawasan, golongan, laki-laki dan perempuan, pekerjaan, dan etnis masih bahkan makin menjadi masalah yang serius. Jika tidak segera dilakukan langkah sigap maka kesenjangan sosial berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan melumpuhkan gerak langkah bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita dan mengejar ketertinggalan dengan bangsa- bangsa lain.
5. Pemerintah harus tegas dan percaya diri melaksanakan kebijakan ekonomi yang pro rakyat kecil, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, mengelola sumberdaya alam dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menata sistem kepartaian yang lebih aspiratif terhadap masyarakat, mencegah dominasi kelompok tertentu yang dengan kekuatan politik, finansial, dan jaringan mendikte praktik penyelenggaraan negara. Negara tidak boleh takluk oleh kekuatan pemodal asing maupun dalam negeri yang memecah belah dan memporak porandakan tatanan negara demi melanggengkan kekuasaannya.

Untuk itu, Pemerintah harus mendorong masyarakat madani berperan lebih luas sebagai kelompok
kritis, penyeimbang, dan kontrol atas jalannya pemerintahan dan mitra strategis dalam memperkuat
kedaulatan negara dan mewujudkan keadilan sosial.
Ambon : 29 Jumadil Awal 1438 H
26 Februari 2017 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Ketua Umum,                                                                    Sekretaris Umum,
Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.                                        Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed.
NBM: 545549                                                                  NBM: 750178