JAKARTA, MENARA62.COM — Tender KPBU Sitinjau Lauik ditargetkan Selesai Semester I Tahun Ini. Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Audy Joinaldy menyebut, proses tender pembangunan jalan layang Sitinjau Lauik dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) ditargetkan selesai pada semester I 2024.
“Setelah proses tender selesai diharapkan pada tahun yang sama, proses pembangunan jalan layang Sitinjau Lauik bisa segera dilaksanakan karena memang sangat dibutuhkan untuk memperlancar arus transportasi,” katanya, Selasa (30/1/2024), setelah bertemu Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian.
Situs Antaranews.com melansir, Sitinjau Lauik merupakan ruas jalan nasional yang menghubungkan Padang-Jakarta via Solok. Jalan itu merupakan jalur utama arus barang dan orang dari Jakarta-Padang dan sebaliknya.
Infrastruktur
Ruas jalan itu memiliki turunan dan pendakian yang tajam dan panjang sehingga sering terjadi kecelakaan akibat truk mengalami rem blong atau tidak kuat menanjak.
Audy menyebut pihaknya juga membicarakan tentang rencana pembangunan infrastruktur di Sumbar saat bertemu Dirjen Bina Marga di kantor Kementerian PUPR, Jakarta.
“Kita membawa sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mematangkan rencana pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di Sumbar bersama Dirjen Bina Marga,” katanya.
Ia mengatakan, kunjungannya beserta Kepala OPD itu adalah bukti dari keseriusan Pemprov Sumbar dalam mengupayakan percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis.
“Rencana pembangunan ini sebelumnya sudah dibahas Gubernur dengan Menteri PUPR pada awal Januari 2024. Kunjungan ini untuk mematangkan rencana itu,” katanya.
Pembahasan
Proyek infrastruktur yang menjadi tema pembahasan Wagub Sumbar dengan Dirjen Bina Marga itu antara lain, kelanjutan pembangunan ruas tol Sicincin – Bukittinggi, flyover Sitinjau Lauik, penataan kelok IX dan usulan inpres jalan daerah.
Audy mengatakan, terkait dengan usulan pembangunan ruas tol Sicincin-Bukittinggi, Dirjen Bina Marga menyebut akan segera membahasnya dengan kementerian terkait agar bisa kembali masuk sebagai bagian dari proyek strategis nasional.
Untuk usulan proyek penataan kelok IX, sambung Audy, dalam tahun ini pihaknya segera menyusun masterplan. Nantinya, itu akan diserahkan ke Kementerian PUPR sebagai bahan acuan, baik untuk penganggarannya maupun untuk pembangunannya.
“Pesan dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR agar daerah memberikan dukungan terutama dalam pembahasan lahan agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar,” katanya.
Turut mendampingi Wakil Gubernur dalam kunjungan tersebut Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi dan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Kerja dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Era Sukma Munaf.