MATARAM, MENARA62.COM– Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi menegaskan kerja sama dan kebersamaan dari berbagai unsur pemerintah merupakan kunci keberhasilan membangun daerah itu.
“Kerja sama itu tercermin dari keterlibatan unsur TNI, Polri dan seluruh alat negara untuk menangani permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Sehingga, tidak berlebihan saya mengapresiasi kepada TNI yang bekerja bersama pemerintah daerah beserta seluruh masyarakat NTB, juga bersama Polri dan seluruh alat negara. Bekerja untuk memastikan agar tujuan republik ini dibangun dan didirikan oleh pejuang bangsa, itu terwujud di NTB,” kata Gubernur TGH Muhammad Zainul Majdi saat Ramah Tamah bersama Pangdam IX Udayana, Mayor Jenderal, Komaruddin Simajuntak dan istri, di Pandopo Gubernur, seperti dilansir dari Antara, Kamis (04/05/2017).
Diakui Gubernur, TNI, Polri beserta seluruh alat negara selama ini telah banyak membantu pemerintah daerah, khususnya penyelesaian sengketa 109 hektare lahan yang ada di kawasan KEK Mandalika. Dimana penyelesaian lahan tersebut sebelumnya telah melewati waktu 29 tahun. Berbagai ujian dan tantangan selama rentang waktu tersebut sering ditemui pemerintah daerah.
“Maka kemudian, saya bersama Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, Pak Kabinda, di bawah supervisi Menko Kemaritiman, Pak Luhut Panjaitan, kami bekerja bagaimana menghadirkan solusi. Kita orientasinya solusi dan sekali bekerja,” jelasnya.
Zainul Majdi atau akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) menilai TNI, Polri telah bekerja sungguh-sungguh untuk membangun NTB, mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Karenanya, berkat dukungan dan kerja sama dari TNI, Polri, beserta masyarakat dan seluruh jajaran pemerintahan, masalah yang 29 tahun tersebut dapat terselesaikan dalam jangka waktu kurang dari enam bulan.
“Penyelesaian tersebut bahkan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat,” ujar gubernur.
Gubernur menceritakan, beberapa hari lalu deputi dari Sekretaris Kabinet, datang khusus ke NTB untuk memotret pola yang dilakukan di NTB dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pola tersebut akan dibakukan dalam bentuk produk hukum, entah itu berbentuk Perpres, yang mengadopsi pola penyelesaian Mandalika ini untuk kasus-kasus serupa di daerah lain.
“Alhamdulillah, pola NTB akan diadopsi menjadi pola nasional. Dan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI, Polri dan semua. Berkat kerja sama kita semua, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di daerah kita dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Gubenur menjelaskan meski pemda dan TNI, Polri terdapat garis terkait batasan fungsi dan kewenangan, namun ketika berbicara isu-isu riil yang ada di tengah masyarakat, maka seharusnya batasan-batasan tersebut tidak lagi relevan untuk dibicarakan. Karena prinsipnya adalah, menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat secara bersama-sama dan secepat-sepatnya.
“Sekali lagi, kalau ada potensi masalah, berhentilah kita menyerahkannya pada waktu. Segera kita tangani, kita buat regulasinya,” imbuhnya.
Sementara itu, Pangdam IX Udayana, Mayor Jenderal, Komaruddin Simajuntak mengatakan kehadiran anggota TNI adalah membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, Pria kelahiran Batak ia meminta Gubernur untuk tidak segan menugaskan anggotanya membantu pemerintah.
“Di tingkat pusat, panglima tertingginya adalah presiden. Saya sampaikan kepada anak-anak Udayana, saya panglima tertinggi di Provinsi adalah Gubenur, begitu juga di kabupaten/kota, panglima tertingginya bupati atau wali kota,” katanya.
Untuk itu, kata Komaruddin, kehadiran TNI adalah membantu pemerintah mewujudkan swasembada pangan. Mengingat, NTB merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Karenanya ia meminta seluruh anggotanya bekerja keras membantu Pemda untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut.
“Kalau swasembada itu tidak tercapai, saya perintahkan kepada seluruh perwira, tidur di sawah, khususnya di NTB,” tandasnya.
